Oleh: Dede Ardiansyah T. A. Sanawi
(Pengajar di UNUTARA)
“Kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita, melainkan meminjamnya dari anak cucu kita.” Ungkapan tersebut terasa semakin relevan ketika melihat kondisi Maluku Utara hari ini. Provinsi yang selama berabad-abad dikenal sebagai negeri rempah kini menjelma menjadi salah satu pusat industri nikel dunia berkat cadangan mineralnya yang melimpah.
Lanskap pulau-pulau yang dahulu didominasi hamparan hutan, laut yang kaya akan sumber daya, serta kehidupan masyarakat pesisir perlahan berubah menjadi kawasan industri yang dipenuhi lalu lalang alat berat, kapal tongkang pengangkut bijih nikel, dan aktivitas pertambangan yang terus meluas.
Transformasi ini memang membawa harapan akan kemajuan ekonomi, tetapi sekaligus memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pembangunan yang mengorbankan kualitas lingkungan masih dapat disebut sebagai warisan yang layak kita tinggalkan bagi generasi mendatang?
Tidak dapat dipungkiri bahwa industri nikel telah membawa perubahan besar bagi Maluku Utara, terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, pertumbuhan ekonomi provinsi Maluku Utara ditopang oleh sektor industri pengolahan (hilirisasi) sebesar 10,60%, diikuti sektor pertambangan dan penggalian sebesar 7,97%, sektor perdagangan sebesar 0,72%, sektor pertanian sebesar 0,62%, serta sektor lainnya sebesar 0,57%.
Secara keseluruhan, ekonomi Maluku Utara tumbuh mencapai 20,49% pada tahun 2023, setelah sebelumnya pada tahun 2022 mencatat pertumbuhan lebih dari 22%, yang menjadikannya sebagai salah satu daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia bahkan tertingi di Dunia. Capaian tersebut semakin mengukuhkan posisi Maluku Utara sebagai pusat hilirisasi mineral yang diproyeksikan menjadi penopang industri baterai kendaraan listrik dunia.
Di atas kertas, angka-angka ini menunjukkan keberhasilan pembangunan yang menjanjikan kemajuan ekonomi, meningkatnya investasi, dan terbukanya lapangan kerja.
Namun, pembangunan selalu memiliki dua wajah. Di balik angka-angka pertumbuhan ekonomi yang membanggakan, tersimpan realitas ekologis yang jauh lebih kompleks. Hasil investigasi Tempo pada tahun 2025 yang mengutip penelitian Nexus3 Foundation bersama Universitas Tadulako mengungkap bahwa Sungai Ake Jira dan Ake Sagea di kawasan Teluk Weda, Halmahera Tengah, telah tercemar logam berat.
Analisis terhadap sampel air menunjukkan bahwa kadar kromium dan nikel di kedua sungai tersebut melampaui baku mutu yang ditetapkan oleh Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (US Environmental Protection Agency/USEPA). Sungai yang dahulu menjadi sumber air bersih, tempat masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, kini berubah keruh dan menghadapi penurunan kualitas akibat aktivitas pertambangan yang terus berlangsung.
Pertanyaannya, apakah kemajuan ekonomi tersebut benar-benar sebanding dengan harga ekologis yang harus dibayar?
Inilah ironi yang sedang dihadapi Maluku Utara. Daerah yang kaya sumber daya justru menghadapi ancaman kehilangan modal terbesarnya, yaitu lingkungan hidup yang sehat. Kita seolah sedang berdiri di persimpangan jalan antara mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek atau menjaga keberlanjutan kehidupan jangka panjang. Pilihan ini bukan sekadar persoalan kebijakan pembangunan, tetapi juga menyangkut masa depan generasi yang akan datang.
Murray Bookchin, dalam The Ecology of Freedom, menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan tidak pernah lahir begitu saja. Menurutnya, akar krisis ekologis berasal dari sistem sosial yang membenarkan dominasi dan eksploitasi. Ketika manusia membangun struktur kekuasaan yang menindas sesamanya, pola yang sama kemudian diterapkan terhadap alam. Alam dipandang bukan sebagai mitra kehidupan, melainkan sebagai objek yang dapat dieksploitasi tanpa batas demi kepentingan ekonomi.
Pandangan Bookchin sangat relevan untuk membaca realitas Maluku Utara. Pertambangan nikel tidak semata-mata merupakan aktivitas ekonomi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana relasi antara negara, korporasi, masyarakat, dan lingkungan dibentuk. Dalam banyak kasus, masyarakat lokal berada pada posisi yang paling lemah.
Mereka harus menerima perubahan ruang hidup, sementara keputusan-keputusan strategis mengenai pengelolaan sumber daya lebih banyak ditentukan oleh kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Alam kemudian kehilangan makna ekologisnya dan berubah menjadi sekadar komoditas.
Cara pandang inilah yang perlu dikritisi. Selama nikel hanya dipandang sebagai angka produksi, atau nilai ekspor, maka lingkungan akan selalu ditempatkan sebagai variabel yang bisa dikorbankan. Padahal, hutan, sungai, dan laut memiliki nilai yang jauh melampaui nilai ekonomi.
Ketika hutan hilang, kita bukan hanya kehilangan pohon, tetapi juga kehilangan fungsi penahan air, penyerap karbon, habitat satwa, bahkan identitas budaya masyarakat adat yang selama ini hidup berdampingan dengan alam.
Ketika dunia berlomba mengembangkan industri kendaraan listrik sebagai solusi menghadapi krisis iklim, muncul ironi yang sulit diabaikan. Teknologi yang dipromosikan sebagai simbol masa depan yang ramah lingkungan justru bergantung pada pasokan nikel yang diperoleh melalui eksploitasi sumber daya alam secara masif di daerah penghasil, termasuk Maluku Utara.
Dunia mungkin akan menikmati udara yang lebih bersih berkat berkurangnya emisi kendaraan berbahan bakar fosil, tetapi masyarakat di wilayah tambang justru harus menghadapi sungai yang tercemar, laut yang terdegradasi, hutan yang terus menyusut, serta ruang hidup yang semakin terancam. Dengan demikian, transisi menuju energi bersih tidak sepenuhnya menghilangkan beban lingkungan, melainkan cenderung memindahkannya dari negara-negara konsumen kepada daerah-daerah produsen bahan baku.
Di sinilah letak paradoks pembangunan hijau. Konsep green economy kerap hanya menonjolkan manfaat produk akhirnya, tetapi mengabaikan dampak lingkungan yang ditimbulkan sepanjang proses produksi bahan bakunya. Padahal, pembangunan yang benar-benar berkelanjutan harus mempertimbangkan seluruh rantai nilai, mulai dari aktivitas penambangan, proses pengolahan, hingga pemanfaatan produk akhir. Jika fondasi awalnya dibangun di atas kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, dan hilangnya keanekaragaman hayati, maka klaim bahwa produk tersebut sepenuhnya ramah lingkungan patut dipertanyakan.
Naomi Klein dalam This Changes Everything bahkan mengkritik lebih jauh paradigma pembangunan modern yang selalu menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran utama keberhasilan. Menurutnya, persoalan lingkungan bukan semata-mata kegagalan teknologi atau lemahnya regulasi, tetapi merupakan konsekuensi dari sistem ekonomi yang terus mendorong eksploitasi sumber daya alam tanpa mengenal batas. Selama keuntungan finansial menjadi tujuan utama, lingkungan akan selalu berada pada posisi yang dikorbankan.
Pandangan tersebut tampaknya tidak berlebihan jika melihat perkembangan pertambangan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Maluku Utara. Setiap tahun, produksi meningkat, kawasan tambang bertambah luas, dan investasi terus didorong. Namun, pada saat yang sama, persoalan pencemaran lingkungan juga semakin sering menjadi perhatian publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum tentu identik dengan pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam konteks Maluku Utara, pertanyaan yang perlu diajukan bukanlah berapa besar nilai investasi yang berhasil masuk, melainkan apakah masyarakat benar-benar memperoleh manfaat yang seimbang dengan dampak yang mereka tanggung.
Apakah nelayan yang kehilangan wilayah tangkap memperoleh perlindungan yang memadai? Apakah masyarakat yang hidup di sekitar kawasan industri menikmati kualitas udara dan air yang layak? Apakah reklamasi dilakukan secara sungguh-sungguh setelah kegiatan pertambangan selesai? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi ukuran yang jauh lebih penting daripada sekadar angka pertumbuhan ekonomi.
Lebih jauh lagi, persoalan ini bukan hanya menyangkut pemerintah atau perusahaan tambang. Persoalan ini menyangkut kita semua sebagai masyarakat yang menikmati hasil pembangunan sekaligus bergantung pada keberlanjutan lingkungan hidup. Jika hari ini kita memilih diam terhadap pencemaran yang terjadi, maka sesungguhnya kita sedang membiarkan masa depan Maluku Utara dipertaruhkan demi keuntungan jangka pendek.
Salah satu persoalan terbesar dalam pengelolaan sumber daya alam adalah cara manusia memandang alam itu sendiri. Selama ini, alam lebih sering diposisikan sebagai objek yang harus menghasilkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya. Hutan dihitung berdasarkan volume kayunya, laut diukur dari jumlah hasil tangkapannya, dan tanah dinilai dari kandungan mineral yang tersimpan di bawahnya. Cara pandang seperti inilah yang dikritik oleh Saras Dewi melalui konsep Ekofenomenologi. Dalam pemikirannya, manusia tidak pernah terpisah dari alam. Manusia hidup, tumbuh, dan membentuk identitasnya bersama lingkungan tempat ia berada. Karena itu, kerusakan alam pada hakikatnya merupakan kerusakan terhadap kehidupan manusia sendiri.
Bagi masyarakat Maluku Utara, relasi tersebut bukanlah konsep yang asing. Sejak dahulu, masyarakat pesisir menggantungkan hidup pada laut, sementara masyarakat pedalaman menjaga hutan sebagai sumber air, pangan, dan obat-obatan. Laut bukan sekadar ruang untuk menangkap ikan, tetapi juga bagian dari identitas budaya. Hutan bukan hanya tempat tumbuhnya pepohonan, melainkan ruang hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Ketika kawasan-kawasan tersebut berubah menjadi areal pertambangan, sesungguhnya yang hilang bukan hanya bentang alam, tetapi juga ingatan kolektif dan hubungan sosial yang telah dibangun selama puluhan bahkan ratusan tahun.
Inilah yang sering luput dari perhitungan pembangunan. Nilai investasi dapat dihitung dalam rupiah, produksi nikel dapat dihitung dalam ton, tetapi nilai kehilangan ruang hidup masyarakat tidak pernah benar-benar tercatat dalam laporan ekonomi.
Tidak ada angka yang mampu menggambarkan kesedihan seorang nelayan yang harus melaut lebih jauh karena wilayah tangkapnya tertutup sedimentasi. Tidak ada statistik yang dapat mengukur kecemasan seorang petani ketika sumber mata air di desanya mulai berkurang akibat perubahan bentang alam. Begitu pula, tidak ada indikator ekonomi yang mampu menghitung hilangnya rasa aman masyarakat ketika banjir dan longsor semakin sering terjadi setelah kawasan hutan dibuka.
Di sinilah kita perlu memaknai pembangunan secara lebih utuh. Keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur semata-mata dari tingginya pertumbuhan ekonomi atau besarnya nilai investasi, tetapi juga dari kemampuannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
Pembangunan yang mengorbankan daya dukung ekosistem demi keuntungan jangka pendek pada akhirnya hanya akan melahirkan keberhasilan yang semu. Karena itu, perusahaan pertambangan tidak boleh memandang tanggung jawab lingkungan sebatas pemenuhan kewajiban administratif atau formalitas pelaporan.
Prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) harus diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti penerapan teknologi pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, perlindungan daerah aliran sungai, reklamasi berbasis ilmu pengetahuan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan lingkungan.
Upaya-upaya tersebut bukan sekadar memenuhi regulasi, melainkan merupakan tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari sumber daya alam tidak dibayar dengan kerusakan lingkungan yang akan diwariskan kepada generasi mendatang.
Namun, pada akhirnya, semua kembali kepada kesadaran kita sebagai masyarakat. Sebagaimana diingatkan Thomas Berry, bumi bukan warisan yang dapat kita habiskan sesuka hati, melainkan komunitas kehidupan yang harus dijaga bersama. Pembangunan sejati bukanlah pembangunan yang meninggalkan lubang tambang, sungai tercemar, dan hutan gundul, melainkan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan tanpa menghilangkan hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang sehat.
Saya percaya Maluku Utara tidak harus memilih antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Keduanya dapat berjalan berdampingan apabila seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen yang sama terhadap prinsip keberlanjutan. Nikel memang menjadi berkah yang dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat, tetapi berkah itu akan berubah menjadi petaka apabila dikelola tanpa memperhatikan batas-batas ekologis.
Di balik kilaunya, nikel menyimpan pesan yang sangat jelas: alam selalu memberikan ruang bagi manusia untuk berkembang, tetapi alam juga memiliki batas kemampuan untuk menanggung beban eksploitasi. Ketika batas itu dilampaui, yang hilang bukan hanya kualitas lingkungan, melainkan juga masa depan sebuah daerah.
Pada akhirnya, sejarah akan mencatat pilihan yang kita ambil hari ini. Apakah kita dikenang sebagai generasi yang mengubah kekayaan alam menjadi kesejahteraan yang berkelanjutan, atau justru sebagai generasi yang menukarkan masa depan Maluku Utara dengan kilau nikel yang hanya sesaat.
