Sarbin Sehe Buka Forum Investasi 2026, DPMPTSP Malut Perkuat Layanan Perizinan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 12:19 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto bersama peserta dan jajaran pejabat dalam kegiatan North Moluccas Investment Business Forum 2026 di Ballroom Bela Hotel Ternate, Kamis (29/10/2026). (Dok: Wahana Malut/Risaldi)

Foto bersama peserta dan jajaran pejabat dalam kegiatan North Moluccas Investment Business Forum 2026 di Ballroom Bela Hotel Ternate, Kamis (29/10/2026). (Dok: Wahana Malut/Risaldi)

WAHANAMALUT.COM, TERNATE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara mendorong investasi yang tidak hanya meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengatakan kekayaan mineral telah menempatkan Maluku Utara sebagai salah satu daerah penting dalam rantai pasok industri nasional dan pengembangan hilirisasi. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Sarbin dalam kegiatan North Moluccas Investment Business Forum 2026 di Ballroom Bela Hotel Ternate, Kamis (29/10/2026).

Informasi Wahana Malut

Menurut Sarbin, pemerintah perlu mengarahkan investasi agar lebih berkualitas, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga. Karena itu, penguatan sektor ekonomi di luar pertambangan menjadi salah satu agenda yang didorong pemerintah daerah.

“Investasi tidak hanya dilihat dari besarnya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat,” menjadi pokok arah kebijakan yang disampaikan dalam forum tersebut.

Pemerintah menargetkan dalam tiga hingga empat tahun ke depan perekonomian Maluku Utara tidak lagi bergantung sepenuhnya pada sektor nikel.

Salah satu sektor yang didorong adalah hilirisasi kelapa, termasuk pengembangan industri melalui PT Niko di Halmahera Utara dan rencana perluasan investasi di Halmahera Barat.

Di sektor perikanan dan pangan, pemerintah juga melakukan pemetaan potensi serta menyiapkan lahan sekitar 80 hektare di Halmahera Tengah. Persiapan tersebut dilakukan bersama sekitar 18 investor untuk mendukung pengembangan komoditas perkebunan dan pangan.

Selain itu, sektor pariwisata di Morotai, Guraping, dan Sulamadaha turut menjadi perhatian. Pemerintah menilai potensi wisata di wilayah tersebut perlu didukung konektivitas yang memadai dan biaya transportasi yang lebih terjangkau.

Upaya pembenahan diarahkan pada peningkatan keterhubungan antardaerah, termasuk optimalisasi operasional Bandara Kao, Galela, dan Labuha agar akses menuju destinasi wisata semakin mudah, aman, dan nyaman.

Baca Juga:  Refleksi Sumpah Pemuda: 3 HMPS FISIP UMMU Kritik Lesunya Gerakan Anak Muda

Investasi Harus Libatkan UMKM Lokal

Sarbin juga menekankan pentingnya kemitraan antara perusahaan besar dengan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Menurutnya, investasi skala besar harus membuka kesempatan bagi pelaku usaha daerah untuk terlibat dalam rantai pasok industri. Pelibatan itu perlu didukung melalui pelatihan, pendampingan, dan kemudahan akses agar masyarakat memiliki peluang nyata untuk mengembangkan usaha.

Pemerintah berharap masyarakat Maluku Utara tidak hanya menjadi penonton di tengah masuknya investasi, tetapi ikut memperoleh manfaat ekonomi melalui kesempatan kerja, peningkatan pendapatan keluarga, dan berkembangnya usaha lokal.

Di sisi lain, Sarbin menyebut kepastian hukum, ketersediaan infrastruktur, tenaga kerja, serta keamanan dan kenyamanan merupakan faktor penting untuk membangun iklim investasi yang kondusif.

Pemerintah provinsi, lanjutnya, berkomitmen memperbaiki pelayanan perizinan melalui penyederhanaan birokrasi, keterbukaan informasi, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

DPMPTSP Soroti Kendala Sistem Perizinan

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Maluku Utara, Nirwan MT Ali, menjelaskan bahwa forum investasi tersebut juga diarahkan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan perizinan dan menghasilkan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah.

Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan menjadi masukan bagi gubernur, bupati, dan wali kota untuk memperbaiki pelayanan publik, khususnya dalam mendukung kegiatan investasi.

Nirwan menegaskan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) perlu mengutamakan penyelesaian persoalan masyarakat. Pelayanan pemerintah, menurutnya, harus menghadirkan perbaikan yang dapat dipercaya dan dirasakan langsung oleh warga.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari indikator pertumbuhan ekonomi. Kebijakan investasi harus memperhatikan prinsip keadilan dan pemerataan agar manfaat pembangunan dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Maluku Utara sendiri memiliki potensi investasi di berbagai sektor, mulai dari pertambangan, perikanan, pertanian, pariwisata, industri pengolahan, hingga ekonomi kreatif.

Baca Juga:  BI Bawa Produk UMKM Maluku Utara ke ISEF 2026, Popeda Instan Masuk 10 Besar

Untuk memperluas promosi investasi, pemerintah daerah menetapkan tiga fokus utama, yakni wisata bahari, kelautan dan perikanan, serta perkebunan pala dan cengkeh.

Pengembangan wisata bahari mencakup sejumlah kawasan dan pulau potensial, antara lain Pulau Rau, Pulau Mare, Kepulauan Sula, Pulau Widi, Pulau Guraici, Bacan dan Moti, Pulau Pati Dicoli, serta Pulau Sapi.

Dalam forum tersebut, pemerintah juga meluncurkan sistem Gerbang Investasi, yang dirancang untuk mengintegrasikan data investasi agar dapat diakses bersama oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut Nirwan, keselarasan data menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mempromosikan potensi daerah kepada investor. Saat ini, masih terdapat perbedaan data antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang perlu diselaraskan.

Selain persoalan data, Nirwan menyoroti kendala teknis pada sistem perizinan di tingkat pusat. Ia menyebut terdapat kasus perizinan daerah yang telah ditandatangani, tetapi belum terbaca dalam aplikasi perizinan pusat sehingga membutuhkan koordinasi hingga empat bulan.

Menurutnya, kendala tersebut terjadi pada sistem kementerian di tingkat pusat dan bukan berasal dari pemerintah daerah.

Pelayanan perizinan melalui DPMPTSP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, kata Nirwan, telah beralih ke sistem digital dan daring. Namun, perbedaan aplikasi serta gangguan teknis pada sistem pusat masih menjadi tantangan dalam mempercepat proses perizinan.

Forum North Moluccas Investment Business Forum 2026 juga menghadirkan diskusi panel yang melibatkan berbagai unsur, di antaranya Bupati Halmahera Utara, perwakilan pelabuhan perikanan, Universitas Khairun, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Bank Indonesia.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah, investor, akademisi, dan pelaku usaha agar investasi di Maluku Utara tidak hanya memperbesar aktivitas ekonomi, tetapi juga membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)

Penulis : Risaldi

Sumber Berita: Wahana Malut

Berita Terkait

Lulusan SMK Paling Banyak Menganggur di Maluku Utara, TPT Capai 7,85 Persen
Sudah Masuk Minimarket, Tauhid Soleman Ingin Produk UMKM Lokal Lebih Menonjol
Festival Salawaku 2026 Dibuka, BI dan Pemda Perkuat Ekonomi Kreatif Maluku Utara
PERHAPI Malut Apresiasi 3 Perusahaan Tambang Peraih Penghargaan Minerba 2026
BI Malut Siapkan Festival Salawaku 2026, Ada Pameran UMKM hingga Fun Run
Luas Panen Padi Malut Turun, Halmahera Tengah Kehilangan 71 Persen
Halmahera Timur Jadi Sentra Produksi Padi Terbesar di Maluku Utara
BPS Malut: Produksi Padi di Morotai Merosot dari 4.405 Jadi 2.488 Ton

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 21:51 WIT

Lulusan SMK Paling Banyak Menganggur di Maluku Utara, TPT Capai 7,85 Persen

Jumat, 6 November 2026 - 19:01 WIT

Sudah Masuk Minimarket, Tauhid Soleman Ingin Produk UMKM Lokal Lebih Menonjol

Jumat, 6 November 2026 - 18:40 WIT

Festival Salawaku 2026 Dibuka, BI dan Pemda Perkuat Ekonomi Kreatif Maluku Utara

Jumat, 6 November 2026 - 10:32 WIT

PERHAPI Malut Apresiasi 3 Perusahaan Tambang Peraih Penghargaan Minerba 2026

Rabu, 4 November 2026 - 17:17 WIT

BI Malut Siapkan Festival Salawaku 2026, Ada Pameran UMKM hingga Fun Run

Berita Terbaru

error: Content is protected !!