WAHANAMALUT.COM, TERNATE – Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara mendesak Polda Maluku Utara segera memeriksa PT Position terkait sejumlah dugaan pelanggaran aktivitas pertambangan di Kabupaten Halmahera Timur.
Koordinator KATAM Maluku Utara, Muhlis Ibrahim, menilai aparat penegak hukum belum menunjukkan langkah tegas terhadap perusahaan tersebut.
Ia bahkan mempertanyakan sikap Polda Maluku Utara dalam menangani dugaan pelanggaran yang dilaporkan pihaknya.
“Apakah Kapolda yang baru ini takut menindak PT Position?,” ungkap Muhlis, Rabu (18/11/2026).
Muhlis mengungkit kembali peristiwa pada 12 Februari 2025, ketika Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara memasang garis polisi di lokasi galian seluas sekitar 8 hektare dengan panjang 1,3 kilometer.
Lokasi tersebut berada di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Wana Kencana Mineral (WKM) dan diduga dikerjakan oleh PT Position.
Namun, menurut Muhlis, beberapa hari setelah pemasangan garis polisi, pembatas tersebut dibuka kembali. Sebaliknya, sejumlah karyawan PT WKM justru ditetapkan sebagai tersangka.
Ia juga menyinggung adanya pejabat Polda Maluku Utara yang dimutasi dan sejumlah personel yang dikenai sanksi setelah peristiwa pemasangan garis polisi tersebut.
Atas rangkaian kejadian itu, KATAM mempertanyakan penanganan dugaan aktivitas pertambangan PT Position dan meminta kepolisian memberikan kejelasan hukum.
Soroti Tiga Dugaan Pelanggaran
Muhlis menyampaikan setidaknya tiga persoalan yang menurut KATAM perlu ditelusuri aparat penegak hukum.
Pertama, dugaan aktivitas penambangan di luar wilayah IUP perusahaan. KATAM menduga PT Position melakukan kegiatan pertambangan di dalam wilayah IUP PT WKM.
Kedua, dugaan pembukaan lahan dan pengambilan bijih nikel di kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
Muhlis merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Gakkum Kehutanan RI tertanggal 28 April 2025.
Kata Muhlis, laporan tersebut menyatakan PT Position melakukan pembukaan lahan dan pengambilan nikel di kawasan hutan tanpa PPKH.
Ia mempertanyakan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut. KATAM menilai belum adanya sanksi terhadap perusahaan menimbulkan pertanyaan, terlebih sejumlah perusahaan lain disebut telah dikenai denda hingga triliunan rupiah dalam penanganan pelanggaran kawasan hutan.
Ketiga, KATAM menyoroti dugaan manipulasi data produksi dalam kegiatan operasi PT Position di Maba Sangaji, Halmahera Timur.
Muhlis menduga jalur pengangkutan produksi perusahaan yang seluruhnya melalui jalur darat menuju smelter grup di kawasan Weda Bay berpotensi menjadi celah terjadinya kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Ia mengaitkan perusahaan tersebut dengan Harum Energy Group yang disebut memiliki hubungan dengan keluarga Kiki Barki.
Namun, KATAM meminta dugaan tersebut ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam pencatatan produksi dan kewajiban penerimaan negara.
Minta Kepastian Penegakan Hukum
Muhlis menegaskan KATAM akan terus mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa PT Position
“Berbagai dugaan tersebut perlu ditindaklanjuti secara terbuka agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum di sektor pertambangan,” tegas Muhlis.
Ia berharap Polda Maluku Utara dan instansi terkait memberikan kejelasan atas laporan serta temuan yang menjadi perhatian mereka.
“Kami tentu sangat berharap ada kejelasan hukum terkait masalah ini, sehingga kepercayaan publik kepada lembaga penegak hukum tidak hilang,” pungkasnya. (*)
Sumber Berita: Wahana Malut






