WAHANAMALUT.COM, TERNATE – Pesatnya aktivitas pertambangan di Maluku Utara membawa dampak ekonomi sekaligus memunculkan tantangan sosial yang perlu ditangani secara serius.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Temu Profesi Tahunan (TPT) XXXV Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) 2026 di Kota Ternate.
Ketua PERHAPI Pengurus Daerah (PD) Maluku Utara, Muhammad Qadafi, mengatakan perkembangan industri pertambangan di daerah ini telah membawa perubahan besar.
Namun, persoalan yang dihadapi saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan aspek teknis operasional pertambangan.
Menurut Qadafi, tantangan yang semakin menonjol justru menyangkut persoalan sosial, terutama akibat besarnya arus masuk tenaga kerja dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan industri pertambangan.
Kondisi tersebut membutuhkan pengelolaan yang cermat agar tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.
Ia menyebutkan, sejauh ini situasi sosial di wilayah lingkar tambang masih dapat dijaga melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan para bupati di daerah yang menjadi kawasan aktivitas pertambangan.
Qadafi berharap, pelaksanaan TPT XXXV PERHAPI tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Forum tersebut harus mampu menghasilkan gagasan dan rekomendasi resmi yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di Maluku Utara.
Ia juga menyampaikan kebanggaan karena Maluku Utara akhirnya mendapat kesempatan menjadi tuan rumah setelah melalui perjuangan kurang lebih 20 tahun.
“Kehadiran para senior dan mantan Ketua Umum PERHAPI menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan forum ini,” tuturnya, Selasa (17/11/2026).
Melalui pertemuan para praktisi, akademisi, pemerintah, dan pemangku kepentingan pertambangan, berbagai persoalan diharapkan dapat dirumuskan menjadi satu kesimpulan dan rekomendasi dari Maluku Utara.
PERHAPI Soroti Penyaluran DBH ke Daerah
Sementara itu, Ketua Umum PERHAPI, Sudirman Widhy Hartono, menyoroti persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan yang belum sepenuhnya ditransfer kepada daerah penghasil.
Menurutnya, DBH memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, terutama untuk membiayai infrastruktur publik seperti jalan dan jembatan serta fasilitas yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
Sudirman menjelaskan, PERHAPI sebelumnya telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Kementerian PPN/Bappenas dengan melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, serta kalangan akademisi dari Universitas Indonesia dan Universitas Brawijaya.
FGD tersebut membahas pengelolaan DBH pertambangan agar lebih efektif dan tepat guna. Hasil pembahasan telah dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan dan disampaikan kepada Bappenas sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan nasional.
Namun, persoalan yang dihadapi daerah tidak hanya menyangkut bagaimana DBH dikelola, tetapi juga kepastian penyalurannya kepada pemerintah daerah yang berhak menerima.
Sudirman menyebut sejumlah kepala daerah telah menyampaikan keluhan terkait keterlambatan transfer DBH, termasuk Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Karena itu, PERHAPI mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dan mempercepat penyaluran DBH kepada daerah penghasil.
Ia juga menekankan bahwa pertambangan merupakan industri ekstraktif dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Ketika cadangan mineral habis, daerah harus tetap memiliki fondasi ekonomi yang kuat.
Menurutnya, DBH pertambangan dapat menjadi salah satu sumber pendanaan untuk mendorong transformasi ekonomi menuju sektor yang lebih berkelanjutan.
“Masyarakat di sekitar tambang juga perlu dipersiapkan agar tidak bergantung sepenuhnya pada aktivitas pertambangan,” tegasnya.
Perencanaan penutupan tambang (mine closure) menjadi bagian penting agar masyarakat tetap memiliki kemandirian ekonomi setelah kegiatan pertambangan berakhir.
TPT XXXV PERHAPI Bahas Masa Depan Tambang
TPT XXXV PERHAPI 2026 diselenggarakan di Kota Ternate dengan mengangkat tema Mewujudkan Pertambangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Tengah Tantangan Geopolitik dan Geoekonomi.
Forum ini mempertemukan praktisi pertambangan, akademisi, birokrat, dan pemerhati sektor pertambangan untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, serta membahas tantangan pengelolaan mineral dan batu bara di Indonesia.
Dalam pembukaan kegiatan, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, juga mengingatkan agar pertumbuhan industri pertambangan di daerah tidak hanya diukur dari besarnya investasi dan kontribusi ekonomi.
Sherly mendorong penguatan tenaga kerja lokal agar dapat mengisi posisi teknis dan profesional di industri pertambangan. Ia juga meminta perusahaan memperluas keterlibatan masyarakat dan UMKM lokal dalam rantai pasok industri.
Di bidang lingkungan, ia menekankan reklamasi pascatambang harus berbasis penelitian dan tidak sekadar mengubah lahan menjadi hijau.
“Perusahaan, akademisi, dan organisasi profesi didorong membangun proyek percontohan pemulihan lahan yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tegasnya.
Rangkaian pembahasan dalam TPT XXXV PERHAPI diharapkan menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya menjawab kebutuhan industri, tetapi juga memperkuat perlindungan masyarakat, pembangunan daerah, dan keberlanjutan lingkungan di wilayah pertambangan. (*)
Penulis : Risaldi
Sumber Berita: Wahana Malut






