WAHANAMALUT.COM, TERNATE – Kasus kecelakaan kerja di sektor pertambangan Maluku Utara mengalami peningkatan. Sepanjang 2026, tercatat lima pekerja meninggal dunia akibat kecelakaan tambang atau fatality, meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya yang masing-masing mencatat tiga kasus.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting dibentuknya Forum Kepala Teknik Tambang (KTT) dan Penanggung Jawab Operasional (PJO) se-Maluku Utara. Forum ini diharapkan menjadi ruang koordinasi, evaluasi, dan pencarian solusi bersama untuk memperkuat keselamatan serta tata kelola pertambangan.
Koordinator Inspektur Tambang Maluku Utara, Basir Abdul Kahir, mengatakan pembentukan forum tersebut mendesak karena berbagai persoalan pertambangan tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing perusahaan.
Dalam sambutannya pada rangkaian Temu Profesi Tahunan (TPT) ke-35 Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) di Ternate, Senin (16/11/2026), Basir menjelaskan forum KTT dan PJO dirancang sebagai sarana komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kolaborasi antarpelaku usaha pertambangan.
“Forum ini penting sebagai wadah komunikasi dan koordinasi. Persoalan di lapangan tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri, tetapi perlu dibicarakan dan dicarikan solusi bersama,” ujarnya.
Menurutnya, penggabungan KTT dan PJO penting karena keduanya memiliki keterkaitan langsung dalam pelaksanaan kegiatan operasional pertambangan.
Ia menyebut ada delapan alasan pembentukan forum tersebut, mulai dari memperkuat koordinasi antarperusahaan, menyamakan persepsi terhadap regulasi, meningkatkan penerapan good mining practice, hingga membangun hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitar wilayah tambang.
Forum ini juga diharapkan menjadi tempat berbagi pengalaman terkait keselamatan kerja, meningkatkan kompetensi profesional, serta membangun komunikasi konstruktif antara Inspektur Tambang dan badan usaha pertambangan.
Basir secara khusus menyoroti tren kecelakaan kerja yang terjadi selama tiga tahun terakhir.
Pada 2024, tercatat tiga kasus fatality. Jumlah yang sama kembali terjadi pada 2025, disertai satu kecelakaan berat. Sementara pada 2026, angka fatality meningkat menjadi lima kasus dan satu kecelakaan berat.
Ia mengungkapkan, seluruh korban meninggal dunia dalam kasus tersebut merupakan pekerja dari Badan Usaha Jasa Pertambangan (BUJP). Sebagian besar korban juga memiliki masa kerja kurang dari satu tahun atau baru sedikit di atas satu tahun.
“Angka kecelakaan tambang harus menjadi perhatian serius. Apalagi seluruh korban meninggal dunia yang tercatat berasal dari pekerja jasa pertambangan. Ini menjadi evaluasi bersama agar kejadian serupa tidak terulang,” tegas Basir.
Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama, terutama dalam memastikan pekerja jasa pertambangan mendapatkan perlindungan dan pemahaman keselamatan kerja yang memadai.
Karena itu, forum KTT-PJO diharapkan tidak hanya menjadi tempat pertemuan, tetapi juga ruang untuk membahas kasus kecelakaan, mengambil pelajaran dari insiden yang terjadi, dan mencegah kejadian serupa terulang.
Sementara itu, Ketua PERHAPI Maluku Utara, Muhammad Qadafi, mengatakan gagasan pembentukan Forum KTT sebenarnya telah direncanakan sejak 2016. Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena sejumlah kendala.
Momentum TPT ke-35 PERHAPI di Ternate kemudian dimanfaatkan untuk mempertemukan para KTT dan PJO dari berbagai perusahaan tambang di Maluku Utara.
“Gagasan pembentukan Forum KTT sebenarnya sudah direncanakan sejak 2016. Momentum kegiatan PERHAPI kali ini menjadi kesempatan untuk mengumpulkan KTT dan PJO se-Maluku Utara dalam satu wadah,” kata Qadafi.
Ia menyebut PERHAPI menyambut baik gagasan tersebut dan telah berkoordinasi dengan Direktur Teknik dan Lingkungan hingga memperoleh respons positif.
Menurutnya, keberadaan forum akan memudahkan para pelaku pertambangan membicarakan persoalan teknis maupun nonteknis secara bersama-sama. Pengalaman menghadapi sejumlah persoalan di lapangan juga menjadi pelajaran bahwa penyelesaian masalah membutuhkan wadah koordinasi yang kuat.
Qadafi berharap forum yang terbentuk nantinya memiliki struktur dan aturan organisasi yang jelas, termasuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), sehingga keberadaannya tidak sebatas formalitas.
“Kami berharap forum ini tidak hanya terbentuk secara formalitas. Harus ada AD/ART dan mekanisme organisasi yang jelas agar bisa menjadi wadah bersama bagi pemerintah maupun teman-teman yang bekerja di lapangan,” ujarnya.
Dengan terbentuknya forum tersebut, PERHAPI Maluku Utara berharap komunikasi antara pemerintah, Inspektur Tambang, dan perusahaan semakin kuat sehingga persoalan pertambangan dapat ditangani secara lebih terarah. (*)
Penulis : Risaldi
Sumber Berita: Wahana Malut






