WAHANAMALUT.COM, TERNATE – Pemerintah Kota Ternate merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,06 triliun. Dari total pendapatan yang direncanakan mencapai Rp1.064.857.085.651, sebagian besar masih bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan antar daerah.
Dalam penyampaian Nota Keuangan dan RAPBD 2027 pada Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2026 DPRD Kota Ternate, pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp888.756.365.151.
Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp167.819.000.000. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp8.281.720.500.
Besarnya porsi pendapatan transfer menunjukkan keuangan Kota Ternate masih bergantung pada dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan antar daerah. Karena itu, optimalisasi PAD menjadi salah satu perhatian dalam kebijakan fiskal tahun mendatang.
Pemkot Ternate menyatakan penguatan PAD akan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, pembenahan basis data, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan pengembangan potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal.
Di sisi belanja, RAPBD 2027 direncanakan sebesar Rp1.061.857.085.651. Anggaran tersebut terdiri atas belanja operasi Rp962.342.110.670, belanja modal Rp79.514.974.981, serta belanja tidak terduga Rp20 miliar.
Belanja operasi menjadi komponen terbesar dalam struktur pengeluaran daerah. Alokasi ini mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Sementara belanja modal diarahkan untuk penyediaan dan peningkatan aset daerah, termasuk sarana dan prasarana pelayanan dasar serta infrastruktur sesuai skala prioritas pembangunan.
Dalam penyusunan RAPBD tersebut, Pemkot Ternate juga melakukan penyesuaian setelah menerima informasi rancangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027 melalui surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S95/PK/2026 tertanggal 29 September 2026.
Penyesuaian alokasi TKD berdampak pada struktur pendapatan dan belanja daerah yang sebelumnya telah diperhitungkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027.
Pemkot menyebut penyesuaian dilakukan dengan tetap memperhatikan pemenuhan pelayanan dasar, belanja wajib dan mengikat, serta keberlanjutan program prioritas pembangunan daerah.
Adapun dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah tidak merencanakan penerimaan pembiayaan pada 2027. Namun, pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp3 miliar untuk penyertaan modal pada PT BPRS Kota Ternate.
Dengan struktur pendapatan dan belanja tersebut, RAPBD 2027 direncanakan mengalami surplus Rp3 miliar. Nilai itu selanjutnya digunakan untuk membiayai penyertaan modal daerah pada BPRS.
Selain kebijakan anggaran, Pemkot Ternate memproyeksikan pertumbuhan ekonomi daerah pada 2027 berada di kisaran 6,60 hingga 8,87 persen. Target tersebut diharapkan ditopang aktivitas perdagangan dan jasa, pariwisata, ekonomi kreatif, investasi, serta konektivitas antarwilayah kepulauan.
Rancangan anggaran tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kota Ternate sebelum ditetapkan menjadi APBD Tahun Anggaran 2027. (*)
Penulis : Risaldi






