WAHANAMALUT.COM, TERNATE – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku Utara, Abdul Karim Usman, menyoroti tiga isu strategis yang perlu menjadi perhatian perusahaan tambang di Maluku Utara, yakni persoalan lingkungan, sosial, dan optimalisasi pendapatan daerah.
Hal tersebut disampaikan Abdul Karim saat membuka Forum Kepala Teknik Tambang (KTT) dan Forum Penanggung Jawab Operasional (PJO), bagian dari rangkaian Temu Profesi Tahunan (TPT) ke-35 Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) di Ternate, Senin (16/11/2026).
Menurut Abdul Karim, ketiga isu tersebut perlu mendapat perhatian serius dari perusahaan pertambangan.
Terlebih, persoalan lingkungan dan sosial masih menjadi tantangan yang dihadapi Maluku Utara seiring berkembangnya aktivitas pertambangan.
Ia meminta para Kepala Teknik Tambang dan Penanggung Jawab Operasional menjadi penghubung antara pemerintah dan pemilik perusahaan agar persoalan di lapangan dapat dibahas dan ditangani secara konkret.
“Melalui forum ini Bapak-Bapak bisa menjadi jembatan kepada owner dari setiap perusahaan, bahwa saat ini isu ini menjadi penting, terutama isu lingkungan,” ujarnya.
Abdul Karim mengatakan, persoalan lingkungan hampir selalu muncul dalam aktivitas pertambangan di Maluku Utara. Karena itu, setiap persoalan harus dijawab berdasarkan kondisi faktual di lapangan dan penjelasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain lingkungan, ia menyoroti kontribusi perusahaan terhadap pembangunan sosial, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah lingkar tambang.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menyusun dokumen blueprint sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Induk Program Pengembangan Masyarakat. Dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan agar program pemberdayaan perusahaan lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, masih terdapat persoalan pemerataan pembangunan di daerah penghasil tambang. Ia mencontohkan Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, yang memiliki aktivitas pertambangan, tetapi masyarakatnya masih menghadapi kesulitan dalam mengakses pembangunan secara merata.
“Saya kira teman-teman KTT dan PJO bisa menjadi pionir untuk itu, dan kita semua yang hadir di ruangan ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk senantiasa terus memperjuangkan apa yang disebut dengan pembangunan pertambangan berkelanjutan,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa masa depan industri pertambangan tidak hanya berkaitan dengan produksi dan hilirisasi, tetapi turut menentukan peran Indonesia dalam transisi energi global.
Karena itu, Abdul Karim meminta perusahaan memperkuat penerapan good mining practices atau kaidah pertambangan yang baik. Operasional pertambangan, kata dia, harus dijalankan secara efisien dengan tetap memperhatikan tanggung jawab lingkungan dan sosial.
Ia berharap forum KTT dan PJO tidak sekadar menjadi ruang diskusi, tetapi menghasilkan gagasan dan langkah konkret yang dapat diterapkan peserta di lingkungan kerja masing-masing.
“Sepulang dari FGD ini, peserta diharapkan bisa membawa hal-hal yang bisa diterapkan di tempat mereka bekerja dan berkarya,” pungkasnya. (*)
Penulis : Risaldi
Sumber Berita: Wahana Malut






