Kekurangan Dokter Spesialis, Pemprov Malut Siapkan Program Kaderisasi Sejak Bangku SMA

Jumat, 28 Agustus 2026 - 15:04 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PROGRAM - Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menyampaikan sambutan saat peresmian Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RSUD dr. H. Chasan Boesoirie Ternate, Jumat (28/8/2026). Sherly menekankan pentingnya percepatan layanan kesehatan dan kemandirian daerah dalam menangani pasien tanpa harus dirujuk ke luar Maluku Utara. (Dok: Wahana Malut/Ical).

PROGRAM - Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menyampaikan sambutan saat peresmian Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RSUD dr. H. Chasan Boesoirie Ternate, Jumat (28/8/2026). Sherly menekankan pentingnya percepatan layanan kesehatan dan kemandirian daerah dalam menangani pasien tanpa harus dirujuk ke luar Maluku Utara. (Dok: Wahana Malut/Ical).

WAHANAMALUT.COM, TERNATE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara menyiapkan program jangka panjang untuk mengatasi keterbatasan dokter spesialis di daerah tersebut.

Program itu dilakukan dengan menyeleksi atau mengkurasi siswa berprestasi dari sejumlah SMA di Maluku Utara untuk dipersiapkan menempuh pendidikan kedokteran hingga menjadi dokter spesialis.

Gubernur Maluku Utara Sherly Laos mengatakan, program tersebut disiapkan agar kebutuhan dokter spesialis di Maluku Utara tidak terus bergantung pada tenaga medis dari luar daerah.

Informasi Wahana Malut

Menurutnya, proses kaderisasi akan dimulai sejak siswa masih duduk di bangku SMA. Siswa yang memiliki minat dan potensi di bidang kedokteran akan diberikan pendampingan, termasuk persiapan untuk masuk pendidikan kedokteran.

“Untuk jangka panjang, akan kita kurasi dari SMA anak-anak putra-putri terbaik Maluku Utara yang berpotensi atau berminat untuk menjadi dokter,” kata Sherly dalam sambutan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Chasan Boesoirie, Jumat (28/8/2026).

“Kita siapkan mungkin dari bimbingan belajarnya (bimbel) agar mereka bisa masuk dan menjadi dokter umum dulu, kemudian akan dibantu hingga menjadi dokter spesialis,” sambung Sherly.

Setelah menyelesaikan pendidikan dokter umum, para penerima program nantinya diarahkan untuk melanjutkan pendidikan spesialis dengan dukungan pemerintah.

Sherly mengatakan, dukungan tersebut akan disertai komitmen agar penerima beasiswa kembali ke Maluku Utara dan mengabdi di daerah.

Baca Juga:  Akibat Kemarau, Dua Lahan Perkebunan Warga Halmahera Selatan Terbakar dalam Sehari

Ia menargetkan, dalam sekitar 10 tahun ke depan, Maluku Utara mulai memiliki lebih banyak dokter spesialis yang berasal dari putra-putri daerah.

Beberapa bidang spesialisasi yang menjadi perhatian antara lain jantung, paru, kanker, dan bedah saraf.

“Kita siapkan jalur yang tepat sehingga 10 tahun dari sekarang kita memiliki putra-putri terbaik Maluku Utara yang menguasai spesialisasi jantung, paru, kanker, hingga bedah saraf,” ujarnya.

Menurut Sherly, ketersediaan dokter spesialis di daerah juga berkaitan dengan kebutuhan rujukan pasien ke luar Maluku Utara.

Ia menyebut biaya rujukan pasien ke luar daerah dapat mencapai miliaran rupiah.

Di sisi lain, Pemprov masih menjalankan langkah jangka pendek dan menengah untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis yang saat ini masih terbatas.

Untuk jangka pendek, Maluku Utara mendapatkan dukungan Kementerian Kesehatan melalui penempatan dokter spesialis serta Program Penugasan Dokter Spesialis (PGDS). Penempatan tersebut berlangsung selama dua tahun.

Pemprov Maluku Utara juga mendapat pendampingan dari tim pengampu rumah sakit nasional, di antaranya RS Jantung Harapan Kita dan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Sementara untuk jangka menengah, Sherly menyebut telah memberikan rekomendasi bagi sekitar 340 dokter spesialis pada 2025 dan 2026 untuk melanjutkan pendidikan dengan dukungan beasiswa.

Baca Juga:  Dilantik Jadi Kepala Dukcapil Tidore, Ini Harta Kekayaan Jahra Mandar

Sebagian di antaranya mengikuti program pendidikan dokter spesialis melalui dukungan Kementerian Kesehatan.

Persoalan ketersediaan tenaga medis tersebut juga dihadapkan pada kondisi geografis Maluku Utara yang merupakan wilayah kepulauan. Menurut Sherly, kondisi geografis menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan pelayanan kesehatan.

Maluku Utara memiliki lebih dari 800 pulau, dengan sekitar 80 pulau di antaranya berpenghuni. Kondisi tersebut membuat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan spesialistik tidak selalu mudah, terutama bagi warga yang berada di pulau-pulau yang jauh dari pusat pelayanan kesehatan.

“Kita tahu Maluku Utara ini memiliki tantangan geografis yang tidak bisa diubah dan jarak yang tidak bisa didekatkan. Namun, dengan sistem kesehatan yang tepat dan ketersediaan dokter spesialis yang merata, pelayanan kesehatanlah yang harus mendatangi masyarakat, bukan sebaliknya,” kata Sherly.

Ia menambahkan, pemerataan tenaga kesehatan diperlukan agar kondisi geografis tidak menjadi faktor yang menentukan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

“Kita tidak bisa menghilangkan jarak, tetapi jangan pernah membiarkan jarak menentukan siapa yang memiliki kesempatan lebih besar untuk hidup,” pungkasnya. (*)

Sumber Berita: Wahana Malut

Berita Terkait

Ini Kronologi TKA China Meninggal Tenggelam di Goa Boki Maruru Halteng
DBH Provinsi Rp110 Miliar dan TPP ASN Masuk Evaluasi APBD-P Ternate 2026
Somasi Abdullah Bandang Berbalas, Kuasa Hukum Perumda Ake Gaale Ternate Buka Suara
KATAM Malut: Tak Ada Operasional Smart Marsindo di Pulau Gebe, Shanty Bukan Pengurus Sejak 2024
Bawaslu Haltim Cek Data Pemilih Faktual, Ini Sejumlah Kerawanan yang Diawasi
Ternate Jadi Tuan Rumah TPT ke-35 Perhapi, Mahasiswa Tambang Dibekali Pengalaman Lapangan
Kenapa Ternate Diselimuti Kabut Asap? Ini Penjelasan BMKG
Sambut Hari Santri 2026, IAIN Ternate Gelar Lomba Karya Tulis dan Pidato

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 19:46 WIT

Ini Kronologi TKA China Meninggal Tenggelam di Goa Boki Maruru Halteng

Jumat, 23 Oktober 2026 - 21:40 WIT

DBH Provinsi Rp110 Miliar dan TPP ASN Masuk Evaluasi APBD-P Ternate 2026

Jumat, 16 Oktober 2026 - 20:58 WIT

Somasi Abdullah Bandang Berbalas, Kuasa Hukum Perumda Ake Gaale Ternate Buka Suara

Jumat, 16 Oktober 2026 - 15:50 WIT

KATAM Malut: Tak Ada Operasional Smart Marsindo di Pulau Gebe, Shanty Bukan Pengurus Sejak 2024

Rabu, 14 Oktober 2026 - 21:49 WIT

Bawaslu Haltim Cek Data Pemilih Faktual, Ini Sejumlah Kerawanan yang Diawasi

Berita Terbaru

Dok: Istimewa

Pendidikan

HMPS Sosiologi UMMU Dorong Kemandirian Organisasi Lewat Mubes XI

Senin, 26 Okt 2026 - 19:36 WIT

error: Content is protected !!