WAHANAMALUT.COM, TIDORE – Realisasi belanja modal Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam APBD 2026 masih tergolong rendah. Hingga November 2026, penyerapan anggaran untuk belanja modal baru mencapai 34,84 persen atau sekitar Rp38,11 miliar dari total pagu Rp109,38 miliar.
Data tersebut menunjukkan masih ada sekitar Rp71,27 miliar anggaran belanja modal yang belum terealisasi. Kondisi ini menjadi perhatian karena belanja modal berkaitan dengan pengadaan aset dan pembangunan fasilitas yang dapat menunjang pelayanan publik serta kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan melalui portal SIKD, realisasi APBD Kota Tidore Kepulauan yang diperbarui per 10 November 2026 mencatat penyerapan belanja modal masih berada di bawah sejumlah komponen belanja lainnya.
Secara keseluruhan, belanja daerah Kota Tidore Kepulauan dianggarkan sebesar Rp969,13 miliar. Namun, realisasinya baru mencapai Rp514,41 miliar atau 53,08 persen.
Sementara itu, pendapatan daerah sudah terealisasi Rp557,54 miliar atau 70,03 persen dari target Rp796,20 miliar.
Kondisi tersebut memperlihatkan realisasi pendapatan daerah lebih tinggi dibandingkan penyerapan belanja. Terdapat selisih sekitar Rp43,13 miliar antara pendapatan dan belanja yang telah terealisasi.
Selain belanja modal, sejumlah komponen belanja lainnya juga belum menunjukkan penyerapan maksimal. Belanja barang dan jasa dengan pagu Rp254,63 miliar baru terealisasi Rp105,50 miliar atau 41,43 persen.
Belanja lainnya yang mencakup bantuan keuangan, hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga memiliki pagu Rp81,96 miliar. Realisasinya baru Rp26,89 miliar atau 32,80 persen.
Adapun belanja pegawai menjadi komponen dengan realisasi tertinggi, yakni Rp343,91 miliar atau 65,74 persen dari pagu Rp523,15 miliar.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tidore Kepulauan telah mencapai Rp57,06 miliar atau 78,85 persen dari target Rp72,37 miliar. Capaian tersebut ditopang antara lain oleh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 116,07 persen dan lain-lain PAD yang sah sebesar 85,39 persen.
Data DJPK tersebut merupakan postur APBD murni dengan posisi realisasi sampai November 2026, berdasarkan data yang diterima SIKD per 10 November 2026.
Besarnya anggaran belanja modal yang belum terealisasi menyisakan pertanyaan mengenai pelaksanaan program pembangunan di Kota Tidore Kepulauan, terutama proyek-proyek yang bersumber dari belanja modal.
Pemerintah daerah perlu menjelaskan faktor yang menyebabkan penyerapan anggaran tersebut belum maksimal, termasuk perkembangan pekerjaan fisik, proses pengadaan, serta target penyelesaian program hingga akhir tahun anggaran.
Sumber Berita: Wahana Malut






