Dosa Hukum di Balik Proyek Sabo Dam Ternate: Pembangunan atau Penadahan Berjamaah?

Kamis, 29 Oktober 2026 - 12:30 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Julfandi G dalam opininya bertajuk

Julfandi G dalam opininya bertajuk "Dosa Hukum di Balik Proyek Sabodam Ternate: Pembangunan atau Penadahan Berjamaah?"

Oleh: Julfandi Gani

(Praktisi Hukum)

Pembangunan infrastruktur di Kota Ternate hari ini berada di persimpangan jalan yang sangat ironis. Atas nama mitigasi bencana dan keselamatan warga, jutaan kubik material batuan dan pasir dikeruk dari perut bumi Pulau Ternate. Proyek pembangunan infrastruktur pengendali banjir lahar dingin (Sabodam) di kawasan rawan seperti Kelurahan Jambula, Sasa, dan Rua digenjot tanpa henti. Namun, di balik kemegahan proyek beton yang didanai uang rakyat tersebut, tersimpan sebuah skandal hukum yang telanjang: pembiaran sistemis terhadap penggunaan material ilegal.

Informasi Wahana Malut

Sebagai sebuah pulau kecil yang berada di kaki Gunung Gamalama. Kota Ternate memiliki keterbatasan ruang dan daya dukung lingkungan yang sangat ekstrem. Sayangnya, pemenuhan pasokan material untuk proyek Sabodam Jambula, Sasa, dan Rua justru memicu aktivitas pertambangan batuan dan pasir (galian C) yang ugal-ugalan dan mayoritas tidak mengantongi izin resmi. Di sinilah letak kebobrokannya. Kita sedang menyaksikan lingkaran setan kebijakan di mana negara, melalui para kontraktornya, diduga kuat bertindak sebagai penadah hasil kejahatan lingkungan untuk membangun proyeknya sendiri.

Ironi “Apresiasi” di Atas material ilegal

Kebobrokan ini terasa kian paripurna ketika kita melihat bagaimana pemangku kebijakan di tingkat eksekutif daerah merespons megaproyek ini. Beberapa waktu lalu, Sekretaris Kota (Sekot) Ternate memberikan apresiasi tinggi terhadap percepatan pembangunan Sabodam ini karena dianggap sebagai solusi konkret menyelamatkan nyawa warga dari ancaman erosi dan banjir lahar dingin.

Apresiasi dari Sekot Ternate tersebut tentu tidak salah jika hanya dilihat dari kacamata kemanfaatan fisik semata. Namun, dari kacamata hukum, apresiasi tersebut adalah bentuk kebutaan sosiologis dan ketulian yuridis. Bagaimana mungkin pucuk pimpinan birokrasi kota memuji sebuah proyek yang dalam proses produksinya secara terang-terangan mengangkangi hukum pidana? Pujian dan restu politik dari otoritas eksekutif daerah secara tidak langsung telah menjadi stempel pembenar bagi para kontraktor untuk terus menyerap material dari galian C ilegal di Ternate. Ini adalah konfrontasi nyata antara syahwat pencapaian fisik pembangunan oleh birokrasi dan kewajiban dasar untuk mengawal konstitusi serta penegakan hukum secara terang-terangan.

Kasatker BWS Maluku Utara Tidak Boleh Cuci Tangan

Jika kita menarik benang merah siapa aktor utama di balik anggaran proyek ini, maka sorotan tajam harus diarahkan kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dari proyek APBN ini, Kasatker BWS tidak boleh berlindung di balik meja kerja dan melakukan gerakan cuci tangan birokrasi dengan melemparkan kesalahan mutlak kepada kontraktor pelaksana.

Baca Juga:  2 Pekan Beraktivitas di Ternate, Komunitas Punk Asal Jawa Barat Bakal Dipulangkan

Secara hukum administrasi dan pidana, Kasatker BWS memegang command responsibility (tanggung jawab komando). Dokumen Material Approval dan manifes asal-usul komoditas tambang wajib melewati pengawasan vertikal satuan kerja. Olehnya itu mengalirkan dana APBN untuk membayar progres fisik proyek yang dilapisi material ilegal adalah bentuk pembiaran yang disengaja (willful blindness). Kasatker BWS memiliki kewenangan penuh untuk menghentikan proyek atau memutus kontrak pemborong yang melanggar hukum. Jika pembiaran ini terus berjalan, maka Kasatker BWS secara sadar telah menjerumuskan institusinya sendiri ke dalam pusaran permufakatan jahat kejahatan lingkungan.

Pembusukan Pasal 161 UU Minerba dan Pasal 591 UU 1/2023 tentang KUHP Nasional

Secara hukum positif, tidak ada satu pun celah regulasi yang membenarkan penggunaan material ilegal dalam proyek pemerintah, dengan alasan apa pun. Mari kita bedah secara yuridis menggunakan instrumen hukum.

Dalam Pasal 161, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menyatakan dengan sangat tegas:

“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya… dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Pasal 591 ayat (1) Frasa “memanfaatkan” dalam undang-undang sektoral tersebut kini diperkuat secara tepat oleh kodifikasi hukum pidana nasional baru yaitu undang-uuundang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang menegaskan bahwa dipidana karena penadahan setiap orang yang membeli, mengangkut, hingga memanfaatkan benda yang “patut diduga” berasal dari tindak pidana.

Rantai pasok ilegal pada proyek Sabodam di Jambula, Sasa, dan Rua telah memenuhi unsur kumulatif kedua undang-undang tersebut. Kontraktor, PPK, hingga Kasatker BWS adalah entitas Profesional yang secara hukum patut diduga mengetahui legalitas barang yang mereka gunakan. Jika mereka abai memeriksa izin vendor galian C, mereka secara sah memenuhi kualifikasi sebagai Penadah kejahatan lingkungan.

Dalih “Keadaan Darurat” yang Keliru

Ada pembelaan terselubung yang sering dilemparkan ke ruang publik, yang tampaknya juga diamini oleh eksekutif maupun Legislatif: “Jika galian C ilegal ditutup, proyek Sabodam akan mandek, dan keselamatan warga terancam.” Ini adalah kesesatan berpikir secara yuridis yang sangat berbahaya.

Baca Juga:  Kasus Zahra Berkah: Polres Ternate Periksa 27 Leader dan 88 Member, Dana Rp3,9 Miliar Ditelusuri

Pasal 33 dan Pasal 42 Dalam hukum pidana, doktrin keadaan darurat (noodtoestand) atau daya paksa (overmacht) sebagaimana diatur dalam KUHP Baru hanya dapat digunakan jika tidak ada pilihan lain demi menyelamatkan kepentingan hukum yang jauh lebih besar. Kasus di Ternate bukanlah keadaan darurat, melainkan kelalaian perencanaan dan pembiaran tata kelola. Material proyek wajib didatangkan secara legal dari luar pulau, misalnya dari daratan Halmahera, bukan dengan merusak bukit Ternate secara ilegal.

Dampak kerusakan lingkungan akibat galian C di Ternate bukan lagi sekadar ancaman di atas kertas. Longsoran lereng perbukitan dan rusaknya daerah tangkapan air sudah nyata berada di depan mata. Jika bencana ekologis terjadi akibat bukit-bukit Ternate dikeruk tanpa kendali, maka struktur beton Sabodam yang dibangun dengan material ilegal itu tidak akan mampu menebus kerusakan yang diciptakannya.

Polda dan Kejaksaan Jangan Main Aman!

Kita tidak boleh lagi toleran terhadap kompromi birokrasi ini. Polda Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, serta PPNS Dinas ESDM harus segera keluar dari zona nyaman. Jangan biarkan tepuk tangan apresiasi dari Sekot Ternate meninabobokan kewajiban konstitusional APH untuk menyidik sebuah tindak pidana lingkungan. Sudah saatnya institusi penegak hukum di Maluku Utara menunjukkan taji dan integritasnya secara penuh tanpa pandang bulu.

Pertama, lakukan penyegelan total tanpa tebang pilih terhadap seluruh alat berat ekskavator yang beroperasi di titik galian C ilegal Kota Ternate. Kedua, periksa dan seret Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor pelaksana, serta Kasatker BWS Maluku Utara ke meja hijau menggunakan Pasal 161 UU Minerba jo. Pasal 591 KUHP Baru, serta kembangkan ke arah UU Tindak Pidana Korupsi jika ditemukan kerugian perekonomian negara akibat kerusakan ekologis.

Hukum tidak boleh bertekuk lutut dihadapan kebijakan birokrasi menyimpang, hanya untuk mengejar target serapan anggaran dan progres fisik pembangunan. Jika APH di Maluku Utara tetap memilih untuk tutup mata karena silau oleh jabatan para petinggi balai dan eksekutif daerah, maka APH telah menggadaikan wibawa hukum demi melapisi jalan bagi kehancuran ekologis Pulau Ternate. Fiat Justitia Ruat Caelum—hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit runtuh.

Berita Terkait

ANOMALI
Ketika Adat Diatur Negara
Di Balik Kilau Nikel: Pencemaran yang Mengancam Masa Depan Maluku Utara

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 16:38 WIT

ANOMALI

Kamis, 29 Oktober 2026 - 12:30 WIT

Dosa Hukum di Balik Proyek Sabo Dam Ternate: Pembangunan atau Penadahan Berjamaah?

Rabu, 16 September 2026 - 18:57 WIT

Ketika Adat Diatur Negara

Jumat, 21 Agustus 2026 - 09:13 WIT

Di Balik Kilau Nikel: Pencemaran yang Mengancam Masa Depan Maluku Utara

Berita Terbaru

**Suasana peserta mengikuti pembukaan Temu Profesi Tahunan (TPT) XXXV PERHAPI 2026 di Ballroom Gamalama, Bela Hotel, Ternate, Selasa (17/11/2026). (Dok: Wahana Malut/Ical)

Ternate

TPT PERHAPI di Ternate Soroti Masalah Sosial dan DBH Tambang

Selasa, 17 Nov 2026 - 18:55 WIT

error: Content is protected !!