WAHANAMALUT.COM, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate melakukan kunjungan kerja ke Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Rabu (26/8/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan dan aspirasi masyarakat Kota Ternate, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
Kunjungan kerja yang berlangsung pukul 11.00 WIB itu diikuti dua wakil pimpinan DPRD Kota Ternate serta empat anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate.
Pertemuan dihadiri Ketua Komite III DPD RI Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., Anggota DPD RI daerah pemilihan Maluku Utara Hasby Yusuf, serta Kepala Bagian Sekretariat Komite III DPD RI Samekto Ambinonuso, S.H., M.E., M.H.
Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate Amin Subuh, S.H., menyampaikan sejumlah persoalan pendidikan yang dihadapi masyarakat. Salah satunya sistem zonasi yang setiap tahun dinilai masih menyulitkan masyarakat ketika mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah.
“Setiap tahun masyarakat direpotkan ketika memasukkan anak-anak mereka ke sekolah karena sistem zonasi. Kita harus mencari solusi dan keluar dari persoalan ini,” kata Amin.
Amin juga menyoroti sejumlah persoalan di sektor kesehatan. Ia menilai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Chasan Boesoirie di Ternate perlu mendapat perhatian lebih serius karena memiliki peran strategis dalam pelayanan kesehatan masyarakat Maluku Utara.
Menurut Amin, rumah sakit yang saat ini merupakan milik Pemerintah Provinsi Maluku Utara tersebut sudah seharusnya dipertimbangkan untuk dialihkan statusnya menjadi milik Pemerintah Kota Ternate agar pengelolaannya lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Amin menilai, dengan pengalihan status tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat lebih fokus pada pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Sofifi sebagai pusat pelayanan kesehatan di ibu kota provinsi.
Selain itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Ternate Jamin Kolengsusu, S.IP., dan anggota DPRD lainnya turut menyampaikan persoalan penyakit kusta dan jantung, serta keterbatasan layanan ambulans laut dan ambulans udara yang sangat dibutuhkan untuk menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan.
Sementara itu, Senator Hasby Yusuf menyampaikan bahwa Komite III DPD RI selama lebih dari satu tahun telah melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang di bidang pendidikan dan kesehatan.
Menurut Hasby, sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain revitalisasi sekolah, revitalisasi puskesmas, serta optimalisasi program bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Ia juga menegaskan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru, termasuk tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang dinilai harus menjadi salah satu prioritas pemerintah.
“PPPK sudah menjadi prioritas. Guru-guru harus mendapatkan kesejahteraan yang layak,” ujar Hasby.
Di bidang kesehatan, Hasby menyoroti masih terbatasnya ketersediaan dokter spesialis di daerah. Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu memperluas akses beasiswa pendidikan dokter spesialis agar kebutuhan tenaga medis di daerah dapat terpenuhi.
Hasby juga menyatakan dukungannya terhadap program pemerintah Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan, termasuk upaya memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua Komite III DPD RI Dr. Filep Wamafma mengapresiasi kunjungan kerja DPRD Kota Ternate. Ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan perhatian Komite III DPD RI.
“Kami mengapresiasi DPRD Kota Ternate yang telah melakukan kunjungan kerja ke DPD RI, khususnya Komite III. Kami telah mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan teman-teman DPRD Kota Ternate,” ujar Filep.
Filep mengatakan Komite III DPD RI berencana melakukan kunjungan dan survei ke Ternate untuk memperkuat data terkait berbagai persoalan pendidikan dan kesehatan di Kota Ternate, Maluku Utara.
Menurutnya, penguatan data penting agar aspirasi masyarakat daerah dapat disampaikan secara lebih konkret kepada kementerian terkait, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan.
“Kami akan melakukan survei ke Ternate untuk memperkuat data terkait persoalan pendidikan dan kesehatan. Dengan data yang kuat, aspirasi dari daerah dapat kami sampaikan kepada kementerian terkait. Kami juga berharap kementerian dapat turun langsung ke Ternate Maluku Utara,” katanya.
Filep menambahkan, DPD RI tetap berkomitmen memperjuangkan kepentingan daerah melalui berbagai agenda legislasi dan kebijakan nasional, termasuk mendorong penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan.
Ia berharap kebijakan transfer ke daerah ke depan dapat lebih berpihak kepada kebutuhan pembangunan daerah dan tidak semakin membebani pemerintah daerah melalui kebijakan efisiensi anggaran.
Kunjungan kerja tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD Kota Ternate dan DPD RI sekaligus menjadi langkah dalam mengawal aspirasi masyarakat Maluku Utara, terutama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan di daerah kepulauan. (*)
