WAHANAMALUT.COM, TERNATE – Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman melantik 11 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, Kamis (1/10/2026).
Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Ternate. Sebanyak 11 pejabat tersebut mengisi sejumlah jabatan strategis, mulai dari kepala dinas, kepala badan hingga asisten sekretariat daerah.
Berikut daftar 11 pejabat yang dilantik beserta jabatan barunya:
- Imran Ali Baasalem, SH, M.Si – Staf Ahli Wali Kota Ternate Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
- Tonny Syachrudin Pontoh, S.Sos, M.Si – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate.
- Ridwan Ali, SE, ME – Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate.
- Surahman, S.Pi, M.Si – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate.
- Aminuddin Abd. Hamid, S.Pi, M.Si – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate.
- Fahruddin, S.STP, M.Si – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Ternate.
- Hartati Umaternate, SH, M.Si – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate.
- Naim Safar, SH – Kepala Dinas Kebakaran Kota Ternate.
- Moh. Faizal Baddarudin, S.STP, MM – Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate.
- H. Chairul Saleh Arief, ST, MM – Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Ternate.
- Musli Mohamad, ST, M.Eng – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate.
Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut proses seleksi terbuka untuk pengisian 11 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkot Ternate. Sebelumnya, Pemkot Ternate menyatakan telah menerima rekomendasi hasil seleksi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dalam arahannya, Tauhid Soleman mengingatkan para pejabat yang baru dilantik terhadap sejumlah tantangan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Salah satunya terkait efisiensi anggaran. Para pejabat diminta memastikan program yang dijalankan tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan fiskal.
Tauhid juga menyoroti tantangan perubahan iklim dan kemarau panjang. Perangkat daerah diminta memperkuat langkah mitigasi serta tidak hanya bekerja dari balik meja, tetapi turun langsung melihat kondisi masyarakat.
Selain itu, pelayanan publik berbasis digital menjadi perhatian. Pemanfaatan teknologi, kata Tauhid, perlu tetap memperhatikan kelompok masyarakat yang membutuhkan layanan secara langsung, termasuk lansia, masyarakat kecil, dan penyandang disabilitas.
Para pejabat yang dilantik juga diminta menjalankan tugas sesuai tanggung jawab jabatan serta menjaga koordinasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. (*)
Penulis : Risaldi
Sumber Berita: Wahana Malut
