Oleh: Herman Oesman
(Dosen Sosiologi FISIP UMMU)
“…Pengelolaan lingkungan tidak cukup dilakukan melalui keputusan yang datang dari atas, tetapi membutuhkan keterlibatan aktor-aktor lokal yang memahami kondisi dan kebutuhan wilayahnya…”
(Elinor Ostrom, 1990).
Terdapat sesuatu yang janggal dan ganjil manakala angka-angka statistik memperlihatkan keadaan yang baik. Sementara kenyataan ekologis justru menyampaikan cerita yang berbeda.
Dan, anomali itu perlu dibaca secara serius dan jeli. Pemerintah seolah memiliki ukuran keberhasilan dalam menjamin pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat, tetapi pada saat bersamaan, masyarakat justru berhadapan dengan persoalan kerusakan hutan, pencemaran air, tekanan industri ekstraktif, sedimentasi sungai, dan menyempitnya ruang hidup.
Di antara keduanya, terdapat jarak yang tidak boleh dibiarkan menjadi kebiasaan dalam tata kelola pemerintahan.
Persoalan ini mengemuka dalam Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kantor BPS Provinsi Maluku Utara, Rabu (04/11/2026), saat membaca IDI Provinsi Maluku Utara , khususnya Indikator 19 tentang Jaminan Pemerintah/Pemerintah Daerah terhadap Pelestarian Lingkungan dan Ruang Hidup Masyarakat.
Indikator dan variabel tersebut sesungguhnya penting karena demokrasi tidak hanya berbicara tentang kebebasan memilih, kebebasan berpendapat, atau partisipasi politik.
Demokrasi juga menyangkut jaminan negara terhadap hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan.
Namun, terdapat satu persoalan data yang perlu diluruskan. Tetiba ada angka 85,09 poin pada indikator 19 yang menjadi perhatian Nurdewa Safar, salah satu peserta pada Sosialisasi IDI dalam pembicaraan ini.
Berdasarkan penelusuran Satu Data Maluku Utara, terutama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2025, yang bukan skor IDI, justru tahun yang sama, indeks kualitas air tercatat 82,95, kualitas udara 86,30, kualitas air laut 83,34, dan kualitas tutupan lahan 89,10.
Sementara IKLH tahun 2024 mencatat, 79,94, dengan indeks kualitas air hanya 58,36. Angka-angka ini justru membuka ruang pertanyaan lebih mendasar. Sejauh mana indeks tersebut merepresentasikan pengalaman lingkungan masyarakat di lapangan?
Anomali tidak selalu berarti data salah. Anomali dapat muncul ketika instrumen pengukuran tidak sepenuhnya mampu menangkap kenyataan sosial yang hendak dijelaskan.
Sebuah angka dapat benar menurut prosedur penghitungan, tetapi belum tentu cukup menjelaskan keadaan yang dialami masyarakat.
Di sinilah pentingnya membedakan antara validitas administratif dan validitas empiris.
Maluku Utara memiliki pengalaman ekologis yang tidak sederhana.
Ekspansi pertambangan nikel di Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Halmahera Selatan telah memunculkan berbagai persoalan lingkungan.
Sementara pada kawasan Lelilef dan sekitarnya, tekanan industri pertambangan dan pengolahan nikel menjadi persoalan yang terus diperbincangkan, di mana kualitas ekologis yang problematis.
Di Pulau Obi, masyarakat Kawasi menghadapi perubahan lingkungan dan ruang hidup yang berkaitan dengan aktivitas industri ekstraktif.
Sementara itu, masyarakat di sejumlah wilayah Halmahera berhadapan dengan persoalan sedimentasi, gangguan sumber air, dan tekanan terhadap kawasan pesisir.
Bahkan, pada Catatan Akhir Tahun JATAM (2025) telah mengungkapkan, hampir 1,2 juta hektare wilayah Maluku Utara telah dialokasikan atau berada dalam pendudukan konsesi pertambangan.
Laporan tersebut juga mencatat persoalan pencemaran sumber air di Halmahera Timur, sedimentasi sungai dan persawahan di Subaim–Wasile, serta dugaan kontaminasi logam berat pada ikan di Teluk Weda.
Ini merupakan gambaran yang tidak bisa diabaikan dalam membaca jaminan pemerintah terhadap ruang hidup masyarakat.
Seluruh pengalaman warga tersebut, harusnya menjadi bagian penting dalam pengukuran demokrasi.
Kualitas lingkungan tidak cukup dibaca melalui angka agregat provinsi.
Kualitas udara yang baik pada satu titik pengukuran tidak otomatis menggambarkan udara yang dihirup masyarakat di sekitar kawasan industri.
Begitu pula indeks kualitas air yang meningkat tidak serta-merta berarti seluruh sungai, sumber air minum, dan kawasan pesisir berada dalam kondisi aman.
Hal yang sama pada indeks tutupan lahan tidak selalu menjelaskan kehilangan hutan, fragmentasi habitat, atau perubahan bentang alam akibat aktivitas pertambangan.
Terdapat persoalan skala pengukuran di sini. Rata-rata statistik dapat menyembunyikan ketimpangan ekologis.
Wilayah yang relatif terjaga dapat menutupi wilayah lain yang mengalami kerusakan serius.
Dengan demikian, angka agregat tidak boleh menjadi semacam selimut yang menutupi luka ekologis masyarakat.
Melalui karyanya Seeing Like a State, James C. Scott (1988), menjelaskan, bagaimana negara cenderung menyederhanakan kompleksitas masyarakat dan wilayah agar mudah dibaca melalui kategori administratif, tabel, peta, dan indikator.
Penyederhanaan memang diperlukan dalam administrasi, tetapi dapat menjadi masalah ketika realitas yang kompleks direduksi menjadi ukuran yang terlalu sederhana.
Pemikiran tersebut relevan untuk mengevaluasi penyusunan IDI.
Indikator 19 tidak semestinya hanya dipahami sebagai keberadaan kebijakan, dokumen perencanaan, regulasi, atau program pemerintah tentang lingkungan.
Keberadaan regulasi belum tentu menjamin perlindungan.
Program rehabilitasi belum tentu mengembalikan ekosistem. Pengawasan pertambangan belum tentu menjamin kepatuhan perusahaan.
Yang lebih penting, apakah masyarakat benar-benar memperoleh jaminan atas lingkungan dan ruang hidupnya.
Penyusunan IDI Maluku Utara, karenanya, membutuhkan kolaborasi yang lebih serius dengan pemerintah daerah.
Bukan untuk memberikan pembenaran terhadap capaian pemerintah, melainkan untuk memperkaya validitas pengukuran.
Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas adat, nelayan, petani, dan masyarakat terdampak perlu dilibatkan dalam proses pengumpulan serta verifikasi data.
Pemerintah pusat (K/L) tidak boleh hanya menjadikan indikator dan perangkat skoring sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa jaminan pelestarian lingkungan telah berjalan baik.
Pengukuran demokrasi harus memiliki keberanian untuk turun ke lapangan, mendengar masyarakat, memeriksa sumber air, melihat perubahan tutupan lahan, mengukur kualitas udara, serta memeriksa bagaimana perusahaan dan pemerintah menjalankan kewajiban lingkungan.
Olehnya, pentingnya pengelolaan sumber daya bersama melalui kelembagaan yang memungkinkan partisipasi para pengguna sumber daya. Pengelolaan lingkungan tidak cukup dilakukan melalui keputusan yang datang dari atas, tetapi membutuhkan keterlibatan aktor-aktor lokal yang memahami kondisi dan kebutuhan wilayahnya (Ostrom, 1990).
Gagasan ini bagi Maluku Utara penting, karena pada masyarakat ini, memiliki hubungan sosial, ekonomi, dan kultural yang sangat dekat dengan tanah, hutan, sungai, dan laut.
Tatkala sumber air tercemar, yang hilang bukan sekadar kualitas air, melainkan juga sumber penghidupan.
Tatkala hutan menyusut, yang terancam bukan sekadar tutupan vegetasi, melainkan juga pengetahuan lokal, sumber pangan, identitas, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat.
Demokrasi semestinya mengukur sejauh mana masyarakat mempunyai kuasa untuk mempertahankan ruang hidupnya, termasuk kemampuan menyampaikan keberatan terhadap kebijakan yang merusak lingkungan tanpa harus menghadapi intimidasi atau kriminalisasi.
Di sinilah anomali itu harus dibongkar. Jangan sampai pemerintah memperoleh legitimasi melalui angka-angka yang terlihat baik, sementara masyarakat harus berjuang sendiri menghadapi kerusakan ekologis.
Jangan pula IDI berubah menjadi instrumen administratif yang lebih sibuk mengukur kelengkapan kebijakan daripada memeriksa kenyataan perlindungan warga.
Bagi Maluku Utara, warga tidak (selalu) membutuhkan demokrasi yang hanya indah di dalam tabel. Maluku Utara membutuhkan demokrasi yang dapat dirasakan melalui air yang bersih, udara yang sehat, hutan yang terlindungi, laut yang tetap produktif, dan masyarakat yang tidak kehilangan ruang hidupnya.
Sebab, ukuran paling jujur tentang demokrasi bukanlah semata-mata angka yang dicetak dalam laporan pemerintah.
Sejatinya, ukuran justru terletak pada kehidupan masyarakat yang dijamin keberlangsungannya.
Bila lingkungan rusak, sementara indikator menyatakan jaminan telah berjalan baik, maka yang perlu diperiksa bukan hanya kondisi lingkungan, tetapi juga cara negara memahami dan mengukur demokrasi.
Demokrasi tidak boleh menjadi statistik yang menenangkan dan menyenangkan pemerintah, tetapi harus menjadi kenyataan yang melindungi kehidupan masyarakat.






