WAHANAMALUT.COM – Koordinator Konsorsium Tambang (KATAM) Maluku Utara, Muhlis Ibrahim, mempertanyakan penanganan dugaan pelanggaran pertambangan oleh PT Position di kawasan izin usaha pertambangan (IUP).
Muhlis menyoroti perbedaan penanganan antara laporan dugaan aktivitas pertambangan PT Position dengan proses hukum terhadap masyarakat adat Maba Sangaji yang berujung pada vonis penjara terhadap 11 warga.
Ia membeberkan kronologi yang menurutnya menunjukkan adanya persoalan dalam penegakan hukum, mulai dari pemasangan garis polisi (police line) di lokasi aktivitas PT Position hingga hilangnya garis polisi tersebut.
Muhlis menjelaskan, pada 12 Februari 2025, tim engineering PT Wana Kencana Mineral (WKM) menemukan pembukaan lahan seluas 7,3 hektare yang diduga dilakukan PT Position.
Enam hari kemudian, tepatnya 18 Februari 2025, PT WKM melaporkan temuan tersebut ke Polda Maluku Utara.
Laporan itu kemudian ditindaklanjuti Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara dengan memasang garis polisi di lokasi pada 27 Februari 2025.
Selanjutnya, pada 19 Maret 2025, PT WKM memasang portal untuk membatasi akses masuk ke lokasi tambang.
Namun, ketika tim KATAM turun ke lokasi pada 28 April 2025, mereka mendapati portal kayu telah hancur dan garis polisi sudah tidak berada di tempat.
“Lokasi yang sebelumnya sudah dipasangi police line, ketika kami turun ke lapangan ternyata garis polisi itu sudah hilang. Portal yang dipasang untuk membatasi akses juga ditemukan dalam kondisi hancur,” ungkap Muhlis, Sabtu (21/11/2026).
Selain itu, Muhlis mengungkapkan adanya Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dari Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK tertanggal 28 April 2025 yang menurutnya memuat temuan aktivitas pembukaan lahan oleh PT Position.
Dalam LHP tersebut, sebagaimana dipaparkan Muhlis, PT Position disebut membuka lahan sepanjang 1,2 kilometer di dalam kawasan IUP PT WKM dan 6,5 kilometer di area IUP PT Weda Bay Nikel.
Aktivitas serupa juga disebut terjadi di kawasan PT Pahala Milik Abadi sepanjang 2,7 kilometer serta pembangunan jalan koridor sepanjang 409 meter.
Laporan itu juga mencatat adanya penggalian dengan kedalaman sekitar 10 hingga 15 meter, serta bukaan dengan lebar 30 hingga 50 meter.
Muhlis mempertanyakan tindak lanjut atas temuan tersebut. Menurutnya, laporan hasil pengawasan itu seharusnya menjadi dasar bagi aparat dan instansi berwenang untuk melakukan penanganan lebih lanjut.
Di sisi lain, ia menyoroti proses hukum terhadap masyarakat adat Maba Sangaji.
Pada 16 Mei 2025, sebanyak 27 warga adat Maba Sangaji ditangkap setelah melakukan protes terhadap aktivitas PT Position yang mereka persoalkan karena berkaitan dengan penguasaan lahan.
Kemudian, pada 19 Mei 2025, sebanyak 11 warga ditetapkan sebagai tersangka. Perkara tersebut berlanjut hingga Pengadilan Negeri Soasio menjatuhkan putusan bersalah terhadap 11 warga adat Maba Sangaji pada 16 Oktober 2025.
Muhlis juga menyinggung mutasi pejabat Ditreskrimsus Polda Maluku Utara, Asri Efendi, yang disebut dipindahkan menjadi pamen Yanma Mabes Polri pada 24 Juni 2025.
Rangkaian peristiwa tersebut menjadi dasar KATAM mempertanyakan konsistensi penegakan hukum dalam kasus PT Position dan masyarakat adat Maba Sangaji.
“Dari kronologi ini, kami melihat ada persoalan serius yang perlu dijelaskan. Lokasi yang sudah dipasangi police line kemudian hilang, pejabat yang melakukan penegakan hukum dimutasi, sementara LHP Gakkum KLHK tidak jelas tindak lanjutnya. Di sisi lain, 11 masyarakat adat Maba Sangaji justru diproses hingga dipenjara,” tegasnya.
Muhlis menilai rangkaian peristiwa tersebut memunculkan dugaan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum. Ia bahkan menyebut terdapat dugaan praktik mafia hukum yang mengamankan kepentingan PT Position.
“Aparat penegak hukum dan instansi terkait harus memberikan penjelasan terbuka mengenai hilangnya garis polisi, tindak lanjut LHP Gakkum KLHK, serta dugaan aktivitas pembukaan lahan oleh PT Position,” pungkas Muhlis.
Menurutnya, penanganan perkara tersebut perlu dilakukan secara transparan agar penegakan hukum tidak hanya berjalan terhadap masyarakat yang menyampaikan protes, tetapi juga terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan korporasi. (*)
Sumber Berita: Wahana Malut






