WAHANAMALUT.COM, TERNATE – Akademisi Universitas Khairun (Unkhair), Dr. Aziz Hasyim, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate melakukan intervensi dari tingkat produksi petani hingga pasar untuk menghadapi stok pangan yang mulai menipis.
Aziz mengatakan, kondisi tersebut kerap terjadi saat musim kemarau ketika produksi petani mengalami penurunan.
Di sisi lain, daerah yang selama ini menjadi pemasok pangan Ternate, seperti Sulawesi dan Jawa, juga melakukan restocking untuk memenuhi kebutuhan di wilayah masing-masing.
“Langkah pertama yang dilakukan adalah Pemkot mengintervensi kepada petani dalam rangka optimalisasi produksi pangan yang hari ini mengalami penipisan,” kata Aziz, Senin (28/9/2026).
Dorong Produksi Pangan dari Tingkat Rumah Tangga
Menurutnya, upaya mengurangi ketergantungan Ternate terhadap pasokan pangan dari luar daerah sebenarnya telah digagas sejak sekitar 2009 atau 2010. Salah satunya melalui konsep one village one product atau one person one product. Namun, gagasan tersebut hingga kini belum direalisasikan secara optimal.
Aziz menilai konsep one person one product dapat diterapkan dengan mengedukasi masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan pangan, seperti cabai dan tomat.
“Walaupun produksi level kecil, gagasan itu mesti digalakkan,” ujarnya.
Selain peningkatan produksi, Pemkot Ternate juga perlu memastikan kondisi stok dan harga pangan di pasar. Menurut Aziz, pengawasan diperlukan untuk mencegah adanya pihak tertentu yang menguasai stok maupun harga.
Pemkot Diminta Awasi Stok dan Harga di Pasar
“Di tengah kelangkaan harus dipastikan tidak ada monopoli harga dan stok yang dikuasai agen tertentu, yang bisa saja melakukan penimbunan sehingga terjadi kelangkaan,” katanya.
Ia juga mendorong Pemkot melakukan operasi pasar untuk mengetahui kondisi stok pangan sekaligus memperkirakan daya tahan pasokan yang tersedia.
Pemerintah daerah, lanjut Aziz, juga perlu memetakan jalur suplai pangan ke Kota Ternate dan memperkuat kerja sama dengan daerah pemasok.
Kerja sama antarpemerintah daerah dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan. Namun, Aziz mengingatkan langkah tersebut hanya bersifat sementara karena daerah pemasok juga memiliki kebutuhan pangan yang harus dipenuhi.
Menurutnya, penguatan produksi lokal harus menjadi bagian dari solusi. Pemerintah perlu memastikan hasil produksi petani terserap pasar dengan harga yang mampu menutup biaya produksi sekaligus memberikan keuntungan.
“Jangan sampai harga petani di bawah tetapi jual ke konsumen harganya naik, karena harga di bawah petani tidak mau memproduksi secara besar-besaran,” katanya.
Aziz mengatakan pemerintah perlu memberikan jaminan agar hasil produksi pertanian lokal memiliki pasar. Sebab, jika sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, terdapat risiko permainan harga yang membuat produk petani lokal tidak terserap atau hanya terjual dengan harga yang tidak cukup menutup biaya produksi.
Karena itu, lanjutnya, diperlukan ruang intervensi pemerintah untuk memastikan produk pertanian lokal tetap memiliki daya saing dengan produk yang didatangkan dari daerah lain.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memberikan perlindungan agar hasil produksi pertanian lokal dapat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebelum diserap pembeli dalam skala besar, termasuk perusahaan dan dapur SPPG.
“Tentu langkah proteksi ini dapat dilakukan jika harga jual produk pertanian yang ditawarkan setara atau selisihnya lebih kecil,” ujarnya.
“Karena jika langkah ini tidak dilakukan maka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan terganggu di tengah tuntutan kebutuhan yang lebih besar pada perusahaan dan dapur SPPG yang menawarkan harga beli, yang bisa saja lebih tinggi bila dibandingkan dengan harga beli dari masyarakat,” tandas Aziz. (*)
Penulis : Risaldi
Sumber Berita: Wahana Malut
