WAHANAMALUT.COM, TERNATE – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2026 ditetapkan dengan total pendapatan daerah sebesar Rp988,83 miliar.
Angka tersebut disampaikan Wali Kota Ternate Tauhid Soleman dalam rapat paripurna penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2026, Selasa (29/9/2026).
Tauhid mengatakan, pembahasan perubahan APBD merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan fiskal daerah terhadap perkembangan pelaksanaan APBD hingga semester I 2026.
“Perubahan APBD bukan merupakan sekadar perubahan angka, tetapi juga merupakan penyesuaian kebijakan agar anggaran tetap sesuai dengan kondisi aktual dan tetap berada pada jalur pencapaian sasaran pembangunan daerah,” kata Tauhid.
Berdasarkan hasil pembahasan Pemerintah Kota Ternate bersama DPRD, pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2026 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp159.694.180.000, pendapatan transfer Rp820.704.892.971, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp8.431.720.500.
Tauhid mengatakan, struktur pendapatan tersebut menunjukkan pendapatan transfer masih menjadi bagian penting dalam kapasitas fiskal Kota Ternate.
Karena itu, Pemkot Ternate akan terus mendorong penguatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan sesuai kewenangan daerah.
Upaya tersebut mencakup peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, pemutakhiran basis data, penguatan sistem informasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta perbaikan tata kelola administrasi pendapatan.
” Peningkatan PAD tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar angka penerimaan, tetapi untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan memperluas kemampuan kita dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Belanja Daerah Rp987,51 Miliar
Sementara itu, belanja daerah dalam Perubahan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp987.516.426.378.
Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp929.388.879.832, belanja modal Rp50.928.445.546, dan belanja tidak terduga sebesar Rp7.199.101.000.
Tauhid menekankan pentingnya kualitas belanja di tengah keterbatasan fiskal daerah. Menurutnya, efisiensi tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan belanja, tetapi bagaimana setiap anggaran memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat.
“Setiap alokasi anggaran harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, keluaran yang dihasilkan, hasil yang dicapai, dan manfaat yang dirasakan langsung masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan APBD tidak boleh hanya menghasilkan realisasi keuangan, tetapi harus memberikan kinerja dan manfaat pembangunan yang nyata.
SiLPA Rp1,68 Miliar, Penyertaan Modal BPRS Rp3 Miliar
Pada sisi pembiayaan, Perubahan APBD 2026 memperhitungkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.685.632.907 sebagai penerimaan pembiayaan berdasarkan hasil audit dan laporan keuangan daerah.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp3 miliar untuk penyertaan modal Pemerintah Kota Ternate pada Bank BPRS.
Dengan pendapatan daerah sebesar Rp988,83 miliar dan belanja daerah Rp987,52 miliar, terdapat surplus anggaran sebesar Rp1.314.367.093.
Surplus tersebut kemudian digunakan untuk menutup pembiayaan netto yang tercatat minus Rp1.314.367.093. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ditetapkan sebesar Rp0.
Tauhid mengatakan struktur pembiayaan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pengelolaan fiskal daerah.
Masih Dievaluasi Pemprov Maluku Utara
Setelah disepakati bersama antara Pemkot Ternate dan DPRD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 masih akan melalui tahapan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tauhid berharap proses evaluasi dapat dilalui secara kolaboratif melalui koordinasi antara Pemkot Ternate, DPRD Kota Ternate dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Ia juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah memastikan program dan kegiatan dalam Perubahan APBD berjalan tepat waktu, tepat sasaran, terukur, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
“Keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi dari seberapa besar pelayanan publik meningkat, pembangunan terlaksana, dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” tegas Tauhid. (*)
Sumber Berita: Wahana Malut
