WAHANAMALUT.COM, TERNATE – Bank Indonesia (BI) memperkuat upaya pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di Maluku Utara melalui dukungan sarana produksi pertanian dan perikanan, kerja sama antardaerah, serta pengembangan ekosistem pangan.
Hingga Oktober 2026, dukungan sarana dan prasarana berupa bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta alat tangkap telah disalurkan kepada sembilan kelompok tani atau gabungan kelompok tani (gapoktan) dan empat kelompok nelayan di Maluku Utara.
Program tersebut merupakan bagian dari Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026 yang mengusung konsep Tallukarsa Pangan Sulampua atau tiga daya upaya untuk memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga.
Dalam siaran pers Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara pada 23 Oktober 2026, dijelaskan konsep Tallukarsa Pangan Sulampua mencakup tiga strategi, yakni Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata.
Ketiganya diarahkan untuk memperkuat produksi pangan, memperlancar distribusi antardaerah, serta membangun kelembagaan dan ekosistem pangan yang lebih terintegrasi.
Perkuat Produksi Pertanian dan Perikanan
Melalui program Karsa Daya, BI berupaya meningkatkan kapasitas sektor pertanian dan perikanan dengan menyediakan sarana produktif serta memfasilitasi akses pembiayaan perbankan.
Di Maluku Utara, upaya tersebut diwujudkan melalui Sekolah Lapang budi daya bawang merah di Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Selatan. BI juga memperkuat akses pembiayaan melalui kegiatan business matching Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama perbankan.
Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, memperkuat hasil produksi daerah, serta menjaga ketersediaan pasokan pangan.
Hubungkan Pasokan Pangan Antardaerah
Strategi kedua, Karsa Sambung, difokuskan pada penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk komoditas pangan penyumbang inflasi. Langkah ini bertujuan memperpendek rantai pasok dan memperlancar distribusi pangan hingga ke pasar.
Di Maluku Utara, inisiatif tersebut diwujudkan melalui kerja sama komoditas bawang merah antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Ternate dan Kota Probolinggo.
Selain itu, terdapat kerja sama business to business antara offtaker di Kabupaten Halmahera Utara dan pelaku utama komoditas cabai rawit di Kabupaten Malang. Distribusi komoditas tersebut didukung Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui pemanfaatan pesawat milik TNI Angkatan Udara.
Kerja sama ini menjadi salah satu upaya mengatasi tantangan distribusi pangan di wilayah kepulauan, terutama karena sentra produksi dan daerah konsumsi berada di lokasi berbeda.
Rindang Berseri Tambah Pasokan Kangkung di Ternate
Sementara itu, Karsa Tata berfokus pada penguatan kelembagaan dan ekosistem pangan. Implementasinya di Maluku Utara dilakukan melalui business matching kelompok tani dengan Koperasi Desa Merah Putih dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi.
BI bersama Bapanas juga memperkuat pengembangan neraca pangan sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi defisit pangan. Informasi tersebut dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga.
Di tingkat daerah, program unggulan TPID Maluku Utara turut diwujudkan melalui gerakan urban farming bertajuk “Rindang Berseri”. Program ini memanfaatkan lahan tidur milik pemerintah melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Di Kota Ternate, program tersebut melibatkan TP-PKK, pondok pesantren, dan rumah tangga untuk mendukung produksi pangan di lingkungan masyarakat.
Berdasarkan data BI Maluku Utara, pelaksanaan Rindang Berseri di Kota Ternate menambah pasokan kangkung sekitar 2,7 hingga 4,5 ton per bulan. Sementara itu, komoditas cabai rawit masih dalam tahap perawatan dengan potensi panen mencapai 1,35 hingga 2,7 ton per bulan.
Pengendalian Inflasi Tidak Hanya Bergantung pada Harga
BI menjelaskan, pengendalian inflasi pangan perlu dilakukan secara terintegrasi. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada stabilisasi harga dalam jangka pendek, tetapi juga mencakup penguatan produksi, kelancaran distribusi, dan efisiensi rantai pasok.
Hal ini penting bagi wilayah Sulampua yang memiliki karakteristik kepulauan, dengan sentra produksi dan wilayah konsumsi yang tersebar serta menghadapi tantangan distribusi dan risiko perubahan iklim, termasuk El Nino.
GPIPS Sulampua 2026 digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 23 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dibuka oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, serta dihadiri kepala daerah se-Sulampua.
Melalui konsep Tallukarsa Pangan Sulampua, BI bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan mendorong penguatan ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. (*)
Sumber Berita: Wahana Malut
