WAHANAMALUT.COM, TERNATE – Organisasi kemahasiswaan (Ormawa) Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Khairun (Unkhair) menggelar aksi refleksi Hari Sumpah Pemuda di depan Gedung DPRD Kota Ternate, Rabu (28/10/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa tujuh tuntutan terkait demokrasi, pendidikan, kebijakan pemerintah, perlindungan masyarakat adat, dan lingkungan hidup.
Tujuh tuntutan itu meliputi penegakan supremasi sipil, kesejahteraan tenaga pendidik, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian kriminalisasi aktivis dan masyarakat adat.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Maluku Utara, keterbukaan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta pemenuhan akses pendidikan dan air bersih bagi masyarakat lingkar tambang.
Ketua BEM FIB Unkhair, M. Tamhier Tamrin, menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius, mulai dari supremasi sipil hingga perlindungan terhadap aktivis dan masyarakat adat.
Menurut Tamhier, supremasi sipil merupakan prinsip penting dalam kehidupan demokrasi. Ia juga mendesak penanganan karhutla di Maluku Utara serta evaluasi terbuka terhadap program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Supremasi sipil harus tetap dijaga dalam kehidupan demokrasi. Kami juga mendesak penanganan karhutla di Maluku Utara secara serius. Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih perlu dievaluasi secara terbuka, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Tamhier.
Ia turut meminta penghentian kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat adat yang memperjuangkan hak serta mempertahankan ruang hidup mereka.
“Jangan sampai orang yang memperjuangkan hak masyarakat dan mempertahankan ruang hidupnya justru berhadapan dengan proses hukum,” lanjutnya.
Tamhier menambahkan, kritik dan penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati.
Ia menilai persoalan masyarakat adat, terutama yang berkaitan dengan tanah dan ruang hidup, perlu ditangani dengan memperhatikan hak-hak masyarakat serta ketentuan hukum yang berlaku.
Mahasiswa Minta DPRD Kawal Tujuh Tuntutan
Koordinator Lapangan aksi, M. Kadafi, mengatakan tujuh tuntutan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang membutuhkan tindak lanjut pemerintah dan lembaga terkait.
“Kami membawa tujuh tuntutan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Kami meminta DPRD Kota Ternate mendengar aspirasi ini dan menjalankan fungsi pengawasannya sesuai kewenangan,” ujar Kadafi.
Ia berharap DPRD Kota Ternate meneruskan aspirasi tersebut kepada lembaga berwenang apabila persoalan yang disampaikan berada di luar kewenangan dewan.
“Kami berharap aspirasi ini diteruskan kepada lembaga yang berwenang agar ada tindak lanjut yang jelas,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum HMJ Antropologi Sosial FIB Unkhair, Ridwan Saban, menyoroti perlindungan masyarakat adat dan pemenuhan hak warga yang terdampak aktivitas pertambangan.
Menurut Ridwan, masyarakat harus mendapat ruang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperoleh perlindungan atas hak dan ruang hidup mereka.
Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum HMJ Sastra Indonesia, M. Fikri Hamka, menyoroti persoalan akses pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Ia menegaskan, pendidikan merupakan kebutuhan mendasar yang harus dapat dijangkau masyarakat, sementara kesejahteraan tenaga pendidik perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.
Adapun Ketua Umum UKM LEKSAS FIB Unkhair, M. Ilham Almadani, menekankan pentingnya keterbukaan dokumen AMDAL dalam aktivitas pertambangan.
Menurut Ilham, akses terhadap dokumen AMDAL diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui potensi dampak kegiatan industri terhadap lingkungan. Keterbukaan informasi juga dinilai penting untuk memperkuat pengawasan publik terhadap aktivitas yang berpotensi memengaruhi keselamatan lingkungan dan ruang hidup warga.
Aksi refleksi Sumpah Pemuda tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa FIB Unkhair untuk menyampaikan sikap terhadap berbagai persoalan yang dinilai menyangkut kepentingan publik.
Melalui tujuh tuntutan itu, mahasiswa meminta pemerintah dan lembaga terkait memberikan perhatian serta menindaklanjuti setiap persoalan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. (*)
Sumber Berita: Wahana Malut
