WAHANAMALUT.COM, TERNATE – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan kebijakan swasembada pangan merupakan pilihan strategis pemerintah yang tidak dapat ditawar.
Menurutnya, kebijakan tersebut adalah keberpihakan negara terhadap petani sekaligus upaya menjaga kedaulatan pangan nasional.
Pernyataan itu disampaikan Zulkifli saat memberikan sambutan dalam Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Ternate, Maluku Utara, Rabu (5/8/2026) yang diselenggarakan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama 10 asosiasi desa.
Dalam pemaparannya, Zulkifli membandingkan prinsip pasar bebas dengan arah kebijakan pemerintah saat ini.
“Pasar bebas itu yang kuat yang menang. Siapa yang kuat? yang kuat yang punya uang. Tetapi Presiden Prabowo menetapkan Indonesia harus swasembada pangan. Itu tidak boleh ditawar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam mekanisme pasar bebas suatu negara tidak harus memproduksi pangan sendiri selama memiliki kemampuan membeli dari luar negeri. Namun, bagi Zulkifli, pendekatan tersebut tidak sejalan dengan kepentingan Indonesia.
Zulkifli mengungkapkan, pada 2024 Indonesia masih mengimpor sekitar 4,5 juta ton beras. Yang mana, kondisi itu lebih menguntungkan petani di negara lain.
“Kalau kita impor beras, yang untung itu petani luar negeri, petani Thailand, petani India, petani Vietnam. Tapi kalau kita swasembada, itu adalah kehormatan dan kedaulatan bangsa,” katanya.
Ia menilai keberhasilan swasembada pangan juga merupakan bentuk keberpihakan terhadap sekitar 170 juta masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Indonesia, kata dia, tidak akan menjadi negara maju apabila petaninya tetap hidup dalam kemiskinan.
“Kalau petani tidak berdaya, Indonesia tidak mungkin maju. Oleh karena itu kebijakannya harus berpihak kepada petani tanpa tawar,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli juga memaparkan capaian pemerintah di sektor pangan. Ia menyebut Indonesia tidak lagi mengimpor beras pada 2025, bahkan mencatat surplus sekitar 4,2 juta ton.
Menurutnya, capaian tersebut berdampak pada meningkatnya kesejahteraan petani. Nilai tukar petani, kata dia, naik dari 116 pada 2024 menjadi 125 pada 2025, kemudian mencapai 127 pada 2026.
Meski demikian, Zulkifli menyoroti kondisi nelayan yang dinilainya masih menjadi kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Ia menyebut nilai tukar nelayan saat ini masih berada di kisaran 103.
Menurutnya, keterbatasan sarana melaut serta minimnya keberpihakan kebijakan membuat banyak nelayan belum mampu meningkatkan taraf hidup.
“Mereka masih menjadi kelompok yang paling miskin. Kalau tidak dibantu, mereka sulit menyekolahkan anak, memiliki rumah yang layak, dan memenuhi kebutuhan hidupnya,” tandasnya. (*)
Sumber Berita: Wahana Malut
