WAHANAMALUT.COM, TERNATE – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KpW BI) Maluku Utara mendorong pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru.
Komitmen itu mengemuka dalam kegiatan Kie Raha Economic Forum (KREF) BI Maluku Utara, yang membahas penguatan sektor kelautan dan perikanan sebagai bagian dari upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, mengatakan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara masih menunjukkan kinerja positif dan tercatat sebagai salah satu yang tertinggi secara nasional.
Namun, menurutnya, pertumbuhan tersebut masih banyak ditopang oleh sektor industri pengolahan nikel dan pertambangan.
“Kita perlu melihat apakah pertumbuhan tinggi ini sudah memberikan multiplier effect secara berimbang kepada sektor-sektor lainnya,” ujar Handi, Selasa (18/8/2026).
Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya mendorong sektor lain agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.
Salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi besar adalah kelautan dan perikanan. Maluku Utara memiliki wilayah perairan yang luas dan potensi sumber daya ikan, tetapi pemanfaatannya dinilai masih menghadapi berbagai persoalan.
“Produksi perikanan Maluku Utara masih didominasi perikanan tangkap dibandingkan budidaya dengan perbandingan sekitar 3:1,” ungkapnya.
Di sisi lain, hilirisasi hasil perikanan dinilai belum optimal. Produk perikanan yang diekspor masih didominasi komoditas dengan nilai tambah relatif rendah, seperti tuna loin beku dan cakalang beku.
Kondisi tersebut juga dipengaruhi keterbatasan infrastruktur pendukung. BI mencatat sebagian fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) mengalami kerusakan, sementara sebagian besar armada nelayan lokal masih berskala kecil.
Persoalan pasokan ikan juga berkaitan dengan inflasi daerah. Handi mengatakan ikan segar, khususnya ikan cakalang dan malalugis, menjadi salah satu komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi Maluku Utara.
“Preferensi konsumsi masyarakat di sini sangat tinggi terhadap ikan. Ketika terjadi penurunan pasokan akibat gelombang laut yang tinggi sejak awal tahun, harga ikan langsung melonjak dan menekan tingkat inflasi kita,” jelasnya.
Untuk mendorong investasi di sektor tersebut, BI Maluku Utara bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah menyusun kajian awal investasi atau Initial Project Ready to Offer (IPRO) untuk industri pengolahan perikanan.
Potensi investasi tersebut selanjutnya akan dipromosikan dalam ajang Sulampua Investment Forum di Makassar.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, mengatakan pemerintah daerah ingin mengubah cara pandang terhadap posisi laut dalam pembangunan Maluku Utara.
“Kita harus membangun paradigma baru bahwa Laut Maluku Utara bukan lagi halaman belakang pembangunan, melainkan halaman depan perekonomian daerah kita,” tegas Samsuddin.
Menurutnya, potensi kelautan dan perikanan tidak cukup hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya nelayan tradisional.
Karena itu, Pemprov Maluku Utara mendorong penguatan basis data dan tata kelola perikanan, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan nelayan, pengembangan hilirisasi, perbaikan konektivitas dan rantai pasok, serta perlindungan keberlanjutan ekosistem laut.
Samsuddin mengatakan pengembangan ekonomi biru membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, BI, pemerintah kabupaten dan kota, akademisi, serta dunia usaha.
Ia berharap KREF dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan menjadi dasar penyusunan roadmap ekonomi biru Maluku Utara.
“Besarnya potensi kelautan Maluku Utara harus dapat ditransformasikan menjadi sumber kemakmuran yang berkelanjutan bagi masyarakat,” tandasnya. (*)
Sumber Berita: Wahana Malut
