WAHANAMALUT.COM, TERNATE – Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara mendesak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) segera memeriksa aktivitas PT Position di Kabupaten Halmahera Timur.
Desakan tersebut berkaitan dengan dugaan pertambangan tanpa izin, manipulasi data produksi yang berpotensi menyebabkan kebocoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga konflik lahan dengan warga.
Koordinator KATAM Malut, Muhlis Ibrahim, mengatakan desakan penegakan hukum memiliki sejumlah dasar. Salah satunya merujuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kementerian Kehutanan tertanggal 28 April 2025.
Dalam laporan itu, PT Position disebut membuka lahan sepanjang 1,2 kilometer di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Wana Kencana Mineral, 6,5 kilometer di IUP PT Weda Bay Nickel, dan 2,7 kilometer di IUP PT Pahala Milik Abadi.
“Temuan itu sudah dilaporkan ke Polda Maluku Utara pada 2 Februari 2026 atas dugaan kegiatan pertambangan tanpa izin,” tegas Muhlis, Jumat (6/11/2026).
KATAM juga menyoroti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Awab dan Marsel. Muhlis menyebut putusan tersebut menyatakan PT Position terbukti melakukan kegiatan pertambangan di Halmahera Timur tanpa memenuhi ketentuan perizinan.
“Karena itu, kami meminta Satgas PKH tidak mengabaikan persoalan ini. Harus ada pemeriksaan kembali terhadap aktivitas PT Position, termasuk menelusuri legalitas kegiatan dan penggunaan kawasan yang dilakukan perusahaan,” desak Muhlis.
Selain persoalan perizinan, KATAM mengendus dugaan manipulasi data produksi dalam operasional PT Position di Desa Maba Sangaji, Kecamatan Kota Maba.
Muhlis menjelaskan, hasil produksi perusahaan disebut seluruhnya diangkut melalui jalur darat menuju smelter grup di kawasan Weda Bay. Pola pengangkutan tersebut dinilai perlu ditelusuri untuk memastikan kesesuaian data produksi dan kewajiban pembayaran PNBP.
“Kami menduga pola pengangkutan tersebut berpotensi membuka celah ketidaksesuaian pencatatan produksi dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP,red),” ucap Muhlis.
KATAM menilai pemeriksaan perlu dilakukan secara menyeluruh karena persoalan pencatatan produksi dan kewajiban PNBP berpotensi berkaitan dengan penerimaan negara dalam jumlah besar.
Muhlis turut mengaitkan persoalan tersebut dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2026 serta temuan Komisi XII DPR RI.
“Ini bukan persoalan kecil. Kami meminta aparat memeriksa data produksi, pengangkutan, hingga kewajiban PNBP perusahaan. Jangan sampai ada penerimaan negara yang hilang akibat ketidaksesuaian data dalam aktivitas pertambangan,” ujarnya.
KATAM juga mengangkat dugaan kriminalisasi terhadap warga Sangaji Maba yang berkaitan dengan persoalan lahan. Muhlis menilai penanganan konflik agraria di wilayah operasi perusahaan harus memperhatikan hak-hak masyarakat.
Masyarakat, kata dia, tidak boleh dirugikan ketika memperjuangkan hak atas lahan yang dipersoalkan.
Atas rangkaian persoalan tersebut, KATAM Malut meminta Satgas PKH turun langsung memeriksa aktivitas PT Position di Halmahera Timur. Pemeriksaan diharapkan mencakup legalitas perizinan, penggunaan kawasan, pencatatan produksi, kewajiban PNBP, hingga dugaan pelanggaran hak masyarakat. (*)
Sumber Berita: Wahana Malut






