Dugaan Tambang Ilegal hingga PNBP Triliunan Rupiah, KATAM Malut Tantang Satgas PKH Usut PT Position

Jumat, 6 November 2026 - 20:22 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Koordinator Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara, Muhlis Ibrahim, Jumat (6/11/2026).

Koordinator Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara, Muhlis Ibrahim, Jumat (6/11/2026).

WAHANAMALUT.COM, TERNATE – Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara mendesak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) segera memeriksa aktivitas PT Position di Kabupaten Halmahera Timur.

Desakan tersebut berkaitan dengan dugaan pertambangan tanpa izin, manipulasi data produksi yang berpotensi menyebabkan kebocoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga konflik lahan dengan warga.

Koordinator KATAM Malut, Muhlis Ibrahim, mengatakan desakan penegakan hukum memiliki sejumlah dasar. Salah satunya merujuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kementerian Kehutanan tertanggal 28 April 2025.

Informasi Wahana Malut

Dalam laporan itu, PT Position disebut membuka lahan sepanjang 1,2 kilometer di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Wana Kencana Mineral, 6,5 kilometer di IUP PT Weda Bay Nickel, dan 2,7 kilometer di IUP PT Pahala Milik Abadi.

“Temuan itu sudah dilaporkan ke Polda Maluku Utara pada 2 Februari 2026 atas dugaan kegiatan pertambangan tanpa izin,” tegas Muhlis, Jumat (6/11/2026).

KATAM juga menyoroti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Awab dan Marsel. Muhlis menyebut putusan tersebut menyatakan PT Position terbukti melakukan kegiatan pertambangan di Halmahera Timur tanpa memenuhi ketentuan perizinan.

Baca Juga:  Kebakaran TPA Takome Meluas, WALHI Malut Desak Pemerintah Lindungi Warga

“Karena itu, kami meminta Satgas PKH tidak mengabaikan persoalan ini. Harus ada pemeriksaan kembali terhadap aktivitas PT Position, termasuk menelusuri legalitas kegiatan dan penggunaan kawasan yang dilakukan perusahaan,” desak Muhlis.

Selain persoalan perizinan, KATAM mengendus dugaan manipulasi data produksi dalam operasional PT Position di Desa Maba Sangaji, Kecamatan Kota Maba.

Muhlis menjelaskan, hasil produksi perusahaan disebut seluruhnya diangkut melalui jalur darat menuju smelter grup di kawasan Weda Bay. Pola pengangkutan tersebut dinilai perlu ditelusuri untuk memastikan kesesuaian data produksi dan kewajiban pembayaran PNBP.

“Kami menduga pola pengangkutan tersebut berpotensi membuka celah ketidaksesuaian pencatatan produksi dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP,red),” ucap Muhlis.

KATAM menilai pemeriksaan perlu dilakukan secara menyeluruh karena persoalan pencatatan produksi dan kewajiban PNBP berpotensi berkaitan dengan penerimaan negara dalam jumlah besar.

Baca Juga:  Lindungi Kebun dari Lalu Lalang Alat Berat, 7 Warga Kawasi Dipanggil Polisi

Muhlis turut mengaitkan persoalan tersebut dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2026 serta temuan Komisi XII DPR RI.

“Ini bukan persoalan kecil. Kami meminta aparat memeriksa data produksi, pengangkutan, hingga kewajiban PNBP perusahaan. Jangan sampai ada penerimaan negara yang hilang akibat ketidaksesuaian data dalam aktivitas pertambangan,” ujarnya.

KATAM juga mengangkat dugaan kriminalisasi terhadap warga Sangaji Maba yang berkaitan dengan persoalan lahan. Muhlis menilai penanganan konflik agraria di wilayah operasi perusahaan harus memperhatikan hak-hak masyarakat.

Masyarakat, kata dia, tidak boleh dirugikan ketika memperjuangkan hak atas lahan yang dipersoalkan.

Atas rangkaian persoalan tersebut, KATAM Malut meminta Satgas PKH turun langsung memeriksa aktivitas PT Position di Halmahera Timur. Pemeriksaan diharapkan mencakup legalitas perizinan, penggunaan kawasan, pencatatan produksi, kewajiban PNBP, hingga dugaan pelanggaran hak masyarakat. (*)

Sumber Berita: Wahana Malut

Berita Terkait

Kebun Hangus hingga ISPA, WALHI Malut Ungkap Dampak Kebakaran di Desa Sekely Halsel
JATAM Malut Peringatkan Risiko PLTN Terapung di Halmahera: Jangan Korbankan Laut dan Nelayan
Front Fagawene Lelilef Tagih Tanggung Jawab IWIP soal Debu, Air Bersih dan Atap Seng
PLTN Terapung 200 MW Mau Dibangun di Halmahera, WALHI Malut Pertanyakan Risiko Nuklir
WALHI Malut Desak Audit Harita Usai Temukan Logam Berat di Air Kawasi
Kenapa Ternate Diselimuti Kabut Asap? Ini Penjelasan BMKG
KATAM Malut Desak Prabowo Audit Lingkungan PT IWIP Usai Peresmian Investasi Rp180 Triliun
PT HSM Diduga Gusur 800 Hektare Lahan Warga Kulo Jaya Halteng, Pelta Malut Soroti Hak yang Belum Tuntas

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 16:05 WIT

Kebun Hangus hingga ISPA, WALHI Malut Ungkap Dampak Kebakaran di Desa Sekely Halsel

Jumat, 6 November 2026 - 20:22 WIT

Dugaan Tambang Ilegal hingga PNBP Triliunan Rupiah, KATAM Malut Tantang Satgas PKH Usut PT Position

Jumat, 23 Oktober 2026 - 22:04 WIT

JATAM Malut Peringatkan Risiko PLTN Terapung di Halmahera: Jangan Korbankan Laut dan Nelayan

Selasa, 20 Oktober 2026 - 23:48 WIT

Front Fagawene Lelilef Tagih Tanggung Jawab IWIP soal Debu, Air Bersih dan Atap Seng

Senin, 19 Oktober 2026 - 21:10 WIT

PLTN Terapung 200 MW Mau Dibangun di Halmahera, WALHI Malut Pertanyakan Risiko Nuklir

Berita Terbaru

**Suasana peserta mengikuti pembukaan Temu Profesi Tahunan (TPT) XXXV PERHAPI 2026 di Ballroom Gamalama, Bela Hotel, Ternate, Selasa (17/11/2026). (Dok: Wahana Malut/Ical)

Ternate

TPT PERHAPI di Ternate Soroti Masalah Sosial dan DBH Tambang

Selasa, 17 Nov 2026 - 18:55 WIT

error: Content is protected !!