WAHANAMALUT.COM, TERNATE – Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Provinsi Maluku Utara mempertanyakan transparansi dan konsistensi penertiban kawasan hutan yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Maluku Utara.
Direktur KATAM Maluku Utara, Muhlis Ibrahim, mengatakan langkah penertiban kawasan hutan perlu disertai keterbukaan mengenai perusahaan yang menjadi objek evaluasi maupun penindakan.
Menurut Muhlis, dari data yang dimiliki KATAM, terdapat 33 perusahaan tambang di Maluku Utara yang berproduksi di wilayah kawasan hutan.
“Ini bukan hanya soal hutan atau lahan, tetapi bagaimana negara menggunakan kewenangannya. Ketika kriteria, basis data, dan proses pengambilan keputusan tidak dibuka, kebijakan sebesar apa pun akan memicu kecurigaan dan spekulasi,” kata Muhlis.
Ia mempertanyakan apakah seluruh perusahaan yang beraktivitas di kawasan hutan tersebut telah masuk dalam proses evaluasi atau penertiban oleh Satgas PKH.
Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka dasar penentuan perusahaan yang menjadi objek penertiban, termasuk status hukum dan tindak lanjut terhadap perusahaan yang telah ditertibkan.
Muhlis juga menilai penertiban kawasan hutan tidak cukup hanya dengan pengambilalihan atau penataan secara administratif. Menurut dia, perlu ada kejelasan mengenai proses hukum setelah tindakan penertiban dilakukan.
“Negara nampak terlihat tegas di atas kertas, tetapi rapuh di substansi. Jika hal ini dibiarkan, kepercayaan publik terhadap hukum dan tata kelola pemerintahan bisa runtuh,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Pemerintah juga telah mengumumkan penertiban terhadap 50 perusahaan yang disebut beroperasi tanpa dokumen IPPKH dengan total luasan 8.447,28 hektare.
Pemerintah menyebut aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp80 triliun.
Di tengah kebijakan tersebut, KATAM mendorong pemerintah membuka data penertiban kawasan hutan secara lebih transparan.
Keterbukaan tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui perusahaan yang menjadi objek penertiban, dasar penindakannya, serta perkembangan proses hukum setelah penertiban.
Muhlis mengatakan transparansi diperlukan untuk memastikan kebijakan penertiban kawasan hutan dapat dipantau publik dan diterapkan secara konsisten.
“Jangan sampai penertiban hanya berhenti pada pengambilalihan administratif tanpa kejelasan proses hukum lanjutan,” katanya.
KATAM juga mendorong adanya evaluasi terhadap pelaksanaan penertiban kawasan hutan agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai mandat dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Bagi Muhlis, keterbukaan data, kejelasan dasar penindakan, dan konsistensi proses hukum menjadi bagian penting dalam memastikan penertiban kawasan hutan berjalan secara transparan dan akuntabel. (*)
Sumber Berita: Wahana Malut
